Bongkar Bobrok Freeport, Menteri ESDM: Kami Bukan yang Dulu Lagi
Selasa, 01 Desember 2015 - 19:51 WIB
Bongkar Bobrok Freeport, Menteri ESDM: Kami Bukan yang Dulu Lagi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menegaskan pemerintahan Indonesia sudah berbeda dengan kondisi pada 30 hingga 40 tahun lalu sehingga menurutnya PT Freeport tidak bisa lagi menggunakan langkah-langkah kotor. Selama puluhan tahun melakukan kegiatan operasional mengeruk hasil bumi Indonesia, Freeport dikenal sebagai perusahaan yang kerap berkeliling ke politisi untuk memuluskan jalan mengeruk tambang di Papua.
(Baca Juga: JK: Kasus Freeport Skandal Terbesar di Indonesia)
Dia mengisahkan, sejak pertemuan perdananya dengan pimpinan Freeport pada November 2014, Sudirman menegaskan Indoesia sudah berbeda. "Kalau mengingat pertemuan saya dengan pemimpin Freeport pada November 2014, Pak Moffet (CEO Freeport McMoran) dan seluruh pimpinan Freeport saya minta tolong kepada mereka. Saya minta Anda lihatlah Indonesia tidak seperti anda masuk 30-40 tahun lalu," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Sudirman juga menambahkan Freeport kini berhadapan dengan pemerintahan yang berbeda. Jika dulu Indonesia masih tidak memiliki ahli tambang, tidak memiliki peraturan hukum yang tegas, maka saat ini semua telah ada. Sehingga, raksasa tambang Paman Sam -julukan Amerika- ini tidak lagi bisa main-main dengan pemerintah Indonesia.
"Saya tidak ingin Anda berkeliling ke teman-teman politisi untuk menekan saya. This is not going to work (itu semua tidak akan berpengaruh). Saya ingin kajian profesional. Jika bertemu siapapun seolah akan memengaruhi ini suatu yang salah," tutur dia menirukan ucapannya saat berbincang dengan Bos Freeport.
Menurut mantan Bos Integrated Supply Chained (ISC) ini, hal tersebut harus disampaikannya lantaran melihat sejarah selama ini bahwa Freeport memang kerap meminta tolong kepada politisi untuk memuluskan jalan. "Mengapa saya sampaikan itu, kalau melihat dokumen yang ada, itulah yang terjadi selama ini. Sementara saya merasa diberi mandat presiden, selain mengelola sektor ini, juga harus ada inisiatif membersihkan sektor ini dari pemburu rente (uang)," tandasnya.
(Baca Juga: JK: Kasus Freeport Skandal Terbesar di Indonesia)
Dia mengisahkan, sejak pertemuan perdananya dengan pimpinan Freeport pada November 2014, Sudirman menegaskan Indoesia sudah berbeda. "Kalau mengingat pertemuan saya dengan pemimpin Freeport pada November 2014, Pak Moffet (CEO Freeport McMoran) dan seluruh pimpinan Freeport saya minta tolong kepada mereka. Saya minta Anda lihatlah Indonesia tidak seperti anda masuk 30-40 tahun lalu," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Sudirman juga menambahkan Freeport kini berhadapan dengan pemerintahan yang berbeda. Jika dulu Indonesia masih tidak memiliki ahli tambang, tidak memiliki peraturan hukum yang tegas, maka saat ini semua telah ada. Sehingga, raksasa tambang Paman Sam -julukan Amerika- ini tidak lagi bisa main-main dengan pemerintah Indonesia.
"Saya tidak ingin Anda berkeliling ke teman-teman politisi untuk menekan saya. This is not going to work (itu semua tidak akan berpengaruh). Saya ingin kajian profesional. Jika bertemu siapapun seolah akan memengaruhi ini suatu yang salah," tutur dia menirukan ucapannya saat berbincang dengan Bos Freeport.
Menurut mantan Bos Integrated Supply Chained (ISC) ini, hal tersebut harus disampaikannya lantaran melihat sejarah selama ini bahwa Freeport memang kerap meminta tolong kepada politisi untuk memuluskan jalan. "Mengapa saya sampaikan itu, kalau melihat dokumen yang ada, itulah yang terjadi selama ini. Sementara saya merasa diberi mandat presiden, selain mengelola sektor ini, juga harus ada inisiatif membersihkan sektor ini dari pemburu rente (uang)," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
