Gubernur Papua Minta Jokowi Segera Perpanjang Freeport
Kamis, 03 Desember 2015 - 22:19 WIB
Gubernur Papua Minta Jokowi Segera Perpanjang Freeport
A
A
A
MIMIKA - Gubernur Papua Lucas Enembe meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2021. Alasannya, kelangsungan hidup masyarakat Papua saat ini masih bergantung pada keberadaan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Hal tersebut disampaikan Lucas dalam konferensi pers didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Makruf Syamsuddin di Tembagapura, Mimika, Papua, Kamis (3/12/2015). “Hendaknya beberapa faktor menjadi pertimbangaan Presiden Jokowi untuk segera memperpanjang kontrak karya Freeport, yang salah satunya adalah keberadaan ribuan karyawan yang merupakan orang asli Papua,” ujarnya.
Berdasarkan data PT Freeport pada 2015, sebanyak 7.772 atau sebesar 26% dari 30.004 karyawan perusahaan merupakan orang asli papua. Untuk itu, Lucas mempertanyakan jika pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak karya Freeport.
Di sisi lain, Lucas meminta Freeport mengakomodir keberadaan Bank Papua sebagai bank devisa, dengan cara Freeport membuka rekening ekspor dan impor di bank kebanggaan masyarakat Tanah Cendrawasih tersebut.
Dia juga mengungkapkan untuk menjadikan Papua, utamanya wilayah Kabupaten Mimika sebagai daerah industri. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua berharap Bandara Timika yang saat ini dikelola Freeport bisa menjadi bandara milik pemerintah daerah.
Terkait hal itu, Makruf mengatakan pihaknya sangat mendukung keinginan Gubernur Provinsi Papua. Sebab, dengan dijadikannya Kabupaten Mimika sebagai daerah industri, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana pembangunan infrastruktur akan menyertainya.
Namun, dia berharap pemerintah daerah tidak bergantung kepada Freeport, di mana pendapatan asli daerah saat ini 90% dari perusahaan. “Seharusnya tidak demikian,” tandasnya.
Hal tersebut disampaikan Lucas dalam konferensi pers didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Makruf Syamsuddin di Tembagapura, Mimika, Papua, Kamis (3/12/2015). “Hendaknya beberapa faktor menjadi pertimbangaan Presiden Jokowi untuk segera memperpanjang kontrak karya Freeport, yang salah satunya adalah keberadaan ribuan karyawan yang merupakan orang asli Papua,” ujarnya.
Berdasarkan data PT Freeport pada 2015, sebanyak 7.772 atau sebesar 26% dari 30.004 karyawan perusahaan merupakan orang asli papua. Untuk itu, Lucas mempertanyakan jika pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak karya Freeport.
Di sisi lain, Lucas meminta Freeport mengakomodir keberadaan Bank Papua sebagai bank devisa, dengan cara Freeport membuka rekening ekspor dan impor di bank kebanggaan masyarakat Tanah Cendrawasih tersebut.
Dia juga mengungkapkan untuk menjadikan Papua, utamanya wilayah Kabupaten Mimika sebagai daerah industri. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua berharap Bandara Timika yang saat ini dikelola Freeport bisa menjadi bandara milik pemerintah daerah.
Terkait hal itu, Makruf mengatakan pihaknya sangat mendukung keinginan Gubernur Provinsi Papua. Sebab, dengan dijadikannya Kabupaten Mimika sebagai daerah industri, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana pembangunan infrastruktur akan menyertainya.
Namun, dia berharap pemerintah daerah tidak bergantung kepada Freeport, di mana pendapatan asli daerah saat ini 90% dari perusahaan. “Seharusnya tidak demikian,” tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
