DPR Tolak Akuisisi Pertagas oleh PGN

JAKARTA - Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno mengakuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Saya menolak keras! Tujuannya, untuk memperkuat basis episentrum kekuatan kelompok mereka. Kita kuat menduga, ini misinya karena privatisasi kelompoknya saja. Niat-niat jahat itu harus dipotong. Jangan ada lagi Pelindo-Pelindo lain," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon dalam keterangan persnya kepada Sindonews, Minggu (5/12/2015)

Politikus PDIP ini mengatakan, rencana akuisisi tersebut diduga sarat dengan muatan kepentingan. Apalagi, lanjut Effendi, dirinya sudah mengenal sekali mind set sang Menteri.

"Untuk itu jangan ada lagi, no way! Rini dan kelompoknya harus kita lawan. Kalau mau fair, justru Pertagas yang harus mengakuisisi PGN," tegas Effendi.

Menurut Effendi, kedua perusahaan tersebut berbeda. Karena secara prinsip perusahaan, keduanya bertolak belakang. PGN adalah perusahaan terbuka yang hanya berorientasi keuntungan, sedangkan Pertagas adalah state on company.

"Jadi ada afirmatif yang tidak ditemukan di dalam misi perusahaan yang beriorientasi kepada laba. Prinsipnya saja sudah berbeda, tidak bisa disatukan," bebernya.

Dalam konteks itu, Effendi memandang akuisisi Pertagas sangat mencemaskan. Karena dengan demikian, bisa menutup Pertamina untuk menjadi agregator gas dan membuka peluang selebar-lebarnya kepada PGN.
Padahal diketahui, selain merupakan perusahaan yang berorientasi keuntungan, hampir setengah saham PGN dimiliki asing. "Ini jelas sangat berbahaya!" tandasnya.