Faisal: Pembangunan Tol Trans-Sumatera Harusnya Dibatalkan

JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera seharusnya dibatalkan. Hal tersebut karena jalan tol di sana tidak sesuai dengan visi-misi yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang fokus mengembangkan sektor kemaritiman.

"Kita hampir tersesat. Untungnya Jembatan Selat Sunda (JSS) dibatalkan. Tapi, seharusnya jalan Tol Trans-Sumatera juga dibatalkan," ujarnya di Jakarta, Senin (14/12/2015).

Faisal mengatakan, proyek jalan tol yang saat ini dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hutama Karya tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang sepaket dengan jembatan Selat Sunda. Tujuannya untuk meningkatkan arus lalu lintas kendaraan (traffic) dari jembatan penghubung antar pulau itu ke wilayah Sumatera.

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya membangun jalan barat-timur, bukan jalan tol Trans Sumatera saat ini, utara-selatan yang membujur sepanjang lebih dari 2.000 kilometer. Jalan itu, lanjut Faisal, dihubungkan dengan pelabuhan di Sumatera sehingga kegiatan ekonomi, termasuk transportasi laut bisa berkembang secara masif.

"Nantinya hasil produk dari daerah di Sumatera, seperti jeruk dari Medan itu bisa dikirim ke Jakarta misalnya, lewat kapal laut," imbuhnya.

Proyek raksasa tersebut sudah memulai proses konstruksi dengan tahap awal Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan)-Terbanggi Besar (Lampung Tengah) sepanjang 140 km pada April 2015. Jalan tol tersebut terdiri dari empat koridor utama (Bandar Lampung-Palembang, Palembang-Pekan Baru, Pekan Baru-Medan, Medan-Banda Aceh), dan tiga koridor prioritas pembangunan (Palembang-Bengkulu, Pekan Baru-Padang, Medan-Sibolga).