Rizal Ramli Kepret PDAM
A
A
A
JAKARTA - Lama tak mengeluarkan kepretan mautnya atau dikenal dengan jurus "Rajawali Kepret", Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali mengeluarkan jurus jitunya. Kali ini yang mendapat kepretan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Rizal menilai, tata kelola air PDAM di Indonesia sangat buruk lantaran tidak ada revolusi budaya di Tanah Air. Untuk itu, para pelaku di dalamnya perlu terkena jurus kepret terlebih dahulu agar pengelolaan air menjadi lebih baik.
"Ya, biasalah khas Indonesia. Ini kita perlu revolusi budaya nih. Perlu dikepret yang begini-gini nih!" tegasnya usai rapat koordinasi tentang Dewan Air Nasional, seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Rapat Koordinasi tentang Dewan Air Nasional ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Air Kementerian PU, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Tbk (BUMN di bawah Kementerian Keuangan), ahli tata air, serta seluruh deputi di bawah Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya.
Menurutnya, mayoritas PDAM di Indonesia tidak mampu meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih lantaran merugi. Penyebab meruginya PDAM, karena harga per kubik yang tidak kunjung naik sehingga perusahaan tidak mampu ekspansi, kualitas air yang masih kurang baik, serta manajemen yang buruk.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kemenko bidang Kemaritiman mengatasi masalah pengelolaan air ini khususnya PDAM dengan membentuk Dewan Air Nasional. "Pembentukan ini masih dibahas terutama usulan-usulan untuk mengintegrasikan antar kementerian di dalam dewan ini," tegasnya.
Ke depan, Dewan Air Nasional akan diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam membenahi tata kelola air khususnya membenahi PDAM di Indonesia.
Melalui kebijakan tersebut, maka PDAM dapat memenuhi kebutuhan air bersih nasional. "Seluruh Indonesia bisa terkoneksi dengan air PDAM yang selama ini hanya 45% dari total penduduk Indonesia," pungkasnya.
Baca juga:
Jokowi Tagih Janji Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time di Pelabuhan
Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time Jadi 4 Hari
Usulan Bebas Visa Israel Dicoret pada Detik-detik Terakhir
Rizal menilai, tata kelola air PDAM di Indonesia sangat buruk lantaran tidak ada revolusi budaya di Tanah Air. Untuk itu, para pelaku di dalamnya perlu terkena jurus kepret terlebih dahulu agar pengelolaan air menjadi lebih baik.
"Ya, biasalah khas Indonesia. Ini kita perlu revolusi budaya nih. Perlu dikepret yang begini-gini nih!" tegasnya usai rapat koordinasi tentang Dewan Air Nasional, seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Rapat Koordinasi tentang Dewan Air Nasional ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Air Kementerian PU, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Tbk (BUMN di bawah Kementerian Keuangan), ahli tata air, serta seluruh deputi di bawah Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya.
Menurutnya, mayoritas PDAM di Indonesia tidak mampu meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih lantaran merugi. Penyebab meruginya PDAM, karena harga per kubik yang tidak kunjung naik sehingga perusahaan tidak mampu ekspansi, kualitas air yang masih kurang baik, serta manajemen yang buruk.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kemenko bidang Kemaritiman mengatasi masalah pengelolaan air ini khususnya PDAM dengan membentuk Dewan Air Nasional. "Pembentukan ini masih dibahas terutama usulan-usulan untuk mengintegrasikan antar kementerian di dalam dewan ini," tegasnya.
Ke depan, Dewan Air Nasional akan diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam membenahi tata kelola air khususnya membenahi PDAM di Indonesia.
Melalui kebijakan tersebut, maka PDAM dapat memenuhi kebutuhan air bersih nasional. "Seluruh Indonesia bisa terkoneksi dengan air PDAM yang selama ini hanya 45% dari total penduduk Indonesia," pungkasnya.
Baca juga:
Jokowi Tagih Janji Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time di Pelabuhan
Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time Jadi 4 Hari
Usulan Bebas Visa Israel Dicoret pada Detik-detik Terakhir
(dmd)