Pungut Dana Ketahanan Energi, Pemerintah Diminta Jalankan Ini

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mencoba menerapkan pungutan dana ketahanan energi dari masyarakat, lewat penjualan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium). Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki mekanisme dan landasan hukum yang jelas terkait celengan tersebut.

(Baca Juga: Harga Baru BBM Dipotong demi Jalankan Dana Ketahanan Energi)

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengemukakan bahwa pungutan dana ketahanan energi ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Mereka membedakan pungutan tersebut dalam dua jenis yakni dana stabilisasi fiskal untuk kepentingan jangka pendek dan dana penghematan (saving fund) untuk kepentingan jangka menengah dan panjang.

Dijelaskannya, dana stabilisasi fiskal diperuntukkan untuk dana simpanan jika sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali merangkak naik. Dana tersebut menjadi bantalan saat harga minyak dunia naik, sehingga harga BBM tidak perlu ikut naik.

"Misal harga minyak dunia turun tapi harga BBM tidak diturunkan. Maka akan ada penghematan, dan ini disimpan pada satu account. Nanti kalau harga minyak dunia naik lagi, harga BBM tidak perlu naik tapi gunakan simpanan tadi sehingga tidak terlalu alami gejolak harga," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Sementara dana penghematan atau saving fund diperuntukkan bagi keperluan jangka panjang, misal untuk penerapan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Saving fund atau dana penghematan ini sifatnya untuk pengembangan jangka panjang dan keadilan antar generasi. Nah jadi yang sekarang ini mungkin saja itu namanya saving fund untuk pengembangan energi baru dan terbarukan," tandasnya.