Daftar Negatif Investasi Edisi Pertama Siap Dirilis Akhir Januari
Daftar Negatif Investasi Edisi Pertama Siap Dirilis Akhir Januari
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk putaran pertama akan siap dirilis dalam dua pekan ke depan. Dia menerangkan nantinya, akan ada putaran-putaran berikutnya menyusul karena banyak komoditas yang harus ditinjau ulang peruntukkan asingnya.
Menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan untuk segera melakukan perbaikan dan perubahan terhadap DNI. Setidaknya, terdapat 754 komoditas yang ada di dalam DNI yang harus ditinjau satu per satu.
"Presiden mengatakan agar segera dilakukan perbaikan perubahan terhadap DNI yang diharapkan dalam waktu dua minggu sudah mulai keluar satu putaran. Karena akan ada putaran berikutnya. Kalau Anda ingin tahu, ada beberapa komoditi totalnya 754. Jadi tidak bisa sekaligus semua selesai," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini memastikan pemerintah akan terus bekerja untuk mengejar penyelesaian revisi DNI tersebut. Diharapkan, revisi sektor mana saja yang terbuka atau tertutup buat investasi asing menjadi kabar baik bagi dunia usaha di Tanah Air.
"Kita akan segera bekerja untuk itu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi suatu berita baik, suatu gambaran bagi dunia usaha. Baik dunia usaha kita sendiri atau maupun internasional," tegas dia.
Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan bahwa sejauh ini telah banyak perkembangan yang dilakukan dalam revisi DNI ini. Di antaranya terkait bidang pertahanan, film, distribusi, dan bioskop.
(Baca Juga: Revisi DNI, Mendag Lembong Buka Pintu Lebar Asing Masuk RI)
"Kemudian tentang farmasi, terutama industri obat dan industri bahan baku obat terkait rumah sakit. Tapi memang diakui, bahwa beberapa masukan seperti di bidang kesehatan masih perlu pendalaman," terang Franky.
Sementara terkait bidang pariwisata dan bisnis online (e-commerce) juga hampir difinalkan, tinggal mendapat konfirmasi dari Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).
"Memang arahan Presiden untuk kita bisa lebih cepat. Dalam dua minggu kedepan, kita sudah bisa sampaikan progres ke presiden. Harapannya sudah semakin mengerucut dan hampir final," pungkasnya.
Menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan untuk segera melakukan perbaikan dan perubahan terhadap DNI. Setidaknya, terdapat 754 komoditas yang ada di dalam DNI yang harus ditinjau satu per satu.
"Presiden mengatakan agar segera dilakukan perbaikan perubahan terhadap DNI yang diharapkan dalam waktu dua minggu sudah mulai keluar satu putaran. Karena akan ada putaran berikutnya. Kalau Anda ingin tahu, ada beberapa komoditi totalnya 754. Jadi tidak bisa sekaligus semua selesai," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini memastikan pemerintah akan terus bekerja untuk mengejar penyelesaian revisi DNI tersebut. Diharapkan, revisi sektor mana saja yang terbuka atau tertutup buat investasi asing menjadi kabar baik bagi dunia usaha di Tanah Air.
"Kita akan segera bekerja untuk itu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi suatu berita baik, suatu gambaran bagi dunia usaha. Baik dunia usaha kita sendiri atau maupun internasional," tegas dia.
Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan bahwa sejauh ini telah banyak perkembangan yang dilakukan dalam revisi DNI ini. Di antaranya terkait bidang pertahanan, film, distribusi, dan bioskop.
(Baca Juga: Revisi DNI, Mendag Lembong Buka Pintu Lebar Asing Masuk RI)
"Kemudian tentang farmasi, terutama industri obat dan industri bahan baku obat terkait rumah sakit. Tapi memang diakui, bahwa beberapa masukan seperti di bidang kesehatan masih perlu pendalaman," terang Franky.
Sementara terkait bidang pariwisata dan bisnis online (e-commerce) juga hampir difinalkan, tinggal mendapat konfirmasi dari Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).
"Memang arahan Presiden untuk kita bisa lebih cepat. Dalam dua minggu kedepan, kita sudah bisa sampaikan progres ke presiden. Harapannya sudah semakin mengerucut dan hampir final," pungkasnya.
(akr)
Explore More