BI Akui Inflasi Daerah Relatif Tinggi
Selasa, 09 Februari 2016 - 20:26 WIB
BI Akui Inflasi Daerah Relatif Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengakui inflasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur relatif tinggi. Pasalnya, semakin jauh distribusi maka semakin tinggi perbedaan harga antar wilayah.
"Faktor logistik ini sangat penting pengaruhi inflasi. Maka dari itu, kami akan fokus pada masalah logistik pangan," kata Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung saat diskusi bareng media di Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Dia menjelaskan, berbagai opsi kebijakan akan dibahas untuk mengatasi pembenahan logistik dan pembenahan kapasitas pangan. Sebab itu, BI dan pemerintah berencana menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) untuk membahas permasalahan logistik dan kedaulatan pangan nasional yang diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat pekan ini.
Pemerintah saat ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional lima tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik.
Hal ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 23,6% di 2015 menjadi 19,2% pada 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis.
Selain itu, kata dia, bagi BI, juga berupaya untuk mempercepat pembenahan logistik pangan dan kapasitas produksi pangan dapat memberikan optimisme bagi terjaganya stabilitas harga di daerah yang pada gilirannya akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional.
Sehingga, rakor nanti diharapkan dapat menghasilkan poin-poin komitmen masing-masing pihak untuk mempercepat pembenahan sistem logistik dan produksi pangan, khususnya di NTT.
Dia memaparkan, rakor tersebut akan membahas mengenai dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah.
"Memang harus dari semua aspek kita benahi. Bukan saja memperbaiki logistik, atau distribusi, tapi juga produksi. Dan masing-masing sangat dipengaruhi musiman," tandasnya.
"Faktor logistik ini sangat penting pengaruhi inflasi. Maka dari itu, kami akan fokus pada masalah logistik pangan," kata Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung saat diskusi bareng media di Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Dia menjelaskan, berbagai opsi kebijakan akan dibahas untuk mengatasi pembenahan logistik dan pembenahan kapasitas pangan. Sebab itu, BI dan pemerintah berencana menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) untuk membahas permasalahan logistik dan kedaulatan pangan nasional yang diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat pekan ini.
Pemerintah saat ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional lima tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik.
Hal ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 23,6% di 2015 menjadi 19,2% pada 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis.
Selain itu, kata dia, bagi BI, juga berupaya untuk mempercepat pembenahan logistik pangan dan kapasitas produksi pangan dapat memberikan optimisme bagi terjaganya stabilitas harga di daerah yang pada gilirannya akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional.
Sehingga, rakor nanti diharapkan dapat menghasilkan poin-poin komitmen masing-masing pihak untuk mempercepat pembenahan sistem logistik dan produksi pangan, khususnya di NTT.
Dia memaparkan, rakor tersebut akan membahas mengenai dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah.
"Memang harus dari semua aspek kita benahi. Bukan saja memperbaiki logistik, atau distribusi, tapi juga produksi. Dan masing-masing sangat dipengaruhi musiman," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
