Alasan Pemerintah Jokowi Bangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Alasan Pemerintah Jokowi Bangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung telah direncanakan sejak 2008. Namun, karena dana yang dibutuhkan besar proyek tersebut tidak kunjung diimplementasikan.
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memutuskan untuk membangun proyek prestisius tersebut. Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengungkapkan, alasan pemerintahan Jokowi mengambil proyek tersebut lantaran hasrat politik (political will) yang timbul berbeda dibanding pemerintahan sebelumnya.
"Pemerintahan Jokowi political will-nya berbeda. Karena memang dalam RPJMN kita kan ingin capai target pertumbuhan ekonomi 5% sampai 6%," kata dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% dibutuhkan investasi besar. Sebab itu, pulau Jawa yang menjadi andalan untuk mendatangkan investasi dalam jumlah besar.
"Kalau Indonesia timur tidak mungkin sebesar itu dengan segala macam keterbatasan. Jadi yang diandalkan itu pulau Jawa. Sehingga perlu investasi besar," tuturnya.
Bambang menyebutkan, jika pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 5% sampai 6%, maka di pulau Jawa harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, investasi yang datang ke pulau Jawa juga harus besar-besaran.
"Itu dampaknya kemana-mana. Jadi, kalau rata-rata nasional 5%-6% sehingga di Jawa harus lebih tinggi. Silakan Papua tumbuh 2%-3% tapi Jawa harus tinggi. Jadi perlu investasi besar di Jawa," ujar dia.
Namun, lantaran keuangan pemerintah terbatas maka pemerintah tetap mengandalkan sumber pendanaan lain selain dari APBN. Sebab, APBN akan dipetakan untuk di luar Jawa.
Karena itu, melihat ada swasta dalam hal ini China Railway Corporation yang tertarik untuk membangun kereta cepat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membangun proyek tersebut. Sepanjang tidak menggunakan APBN yang lebih diprioritaskan untuk daerah terluar, hal ini menjadi peluang bagus.
"Sebab itu pemerintah memilih proyek dikerjakan swasta. Kalau Jepang kan minta duitnya pusat. Pertimbangannya itu. Sehingga harapan kita, dengan adanya investasi besar di Jawa maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.
Baca:
Bappenas: Kereta Cepat Bukan Proyek Dadakan
Jonan: BUMN Tak Punya Kewenangan Izin Konsesi Kereta Cepat
Proyek Kereta Cepat Diragukan Akan Berjalan Mulus
DPR Ragukan Kemampuan Kereta Cepat China
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memutuskan untuk membangun proyek prestisius tersebut. Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengungkapkan, alasan pemerintahan Jokowi mengambil proyek tersebut lantaran hasrat politik (political will) yang timbul berbeda dibanding pemerintahan sebelumnya.
"Pemerintahan Jokowi political will-nya berbeda. Karena memang dalam RPJMN kita kan ingin capai target pertumbuhan ekonomi 5% sampai 6%," kata dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% dibutuhkan investasi besar. Sebab itu, pulau Jawa yang menjadi andalan untuk mendatangkan investasi dalam jumlah besar.
"Kalau Indonesia timur tidak mungkin sebesar itu dengan segala macam keterbatasan. Jadi yang diandalkan itu pulau Jawa. Sehingga perlu investasi besar," tuturnya.
Bambang menyebutkan, jika pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 5% sampai 6%, maka di pulau Jawa harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, investasi yang datang ke pulau Jawa juga harus besar-besaran.
"Itu dampaknya kemana-mana. Jadi, kalau rata-rata nasional 5%-6% sehingga di Jawa harus lebih tinggi. Silakan Papua tumbuh 2%-3% tapi Jawa harus tinggi. Jadi perlu investasi besar di Jawa," ujar dia.
Namun, lantaran keuangan pemerintah terbatas maka pemerintah tetap mengandalkan sumber pendanaan lain selain dari APBN. Sebab, APBN akan dipetakan untuk di luar Jawa.
Karena itu, melihat ada swasta dalam hal ini China Railway Corporation yang tertarik untuk membangun kereta cepat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membangun proyek tersebut. Sepanjang tidak menggunakan APBN yang lebih diprioritaskan untuk daerah terluar, hal ini menjadi peluang bagus.
"Sebab itu pemerintah memilih proyek dikerjakan swasta. Kalau Jepang kan minta duitnya pusat. Pertimbangannya itu. Sehingga harapan kita, dengan adanya investasi besar di Jawa maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.
Baca:
Bappenas: Kereta Cepat Bukan Proyek Dadakan
Jonan: BUMN Tak Punya Kewenangan Izin Konsesi Kereta Cepat
Proyek Kereta Cepat Diragukan Akan Berjalan Mulus
DPR Ragukan Kemampuan Kereta Cepat China
(izz)
Explore More