Rizal Ramli Soroti Perpanjangan Izin Ekspor Freeport
Rizal Ramli Soroti Perpanjangan Izin Ekspor Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyoroti terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Freeport yang menurutnya tidak ada koordinasi.
Dia mengaku tidak mengetahui alasan di balik mengapa perusahaan tambang Paman Sam tersebut bisa mendapatkan izin ekspor. (Baca Juga: Pemerintah Kembali Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat)
"Ada koordinasi (dengan Menteri ESDM soal Freeport)? Tidak. Menteri ESDM dari dulu tidak pernah koordinasi sama saya. Dia koordinasi sama siapa juga tidak jelas," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Freeport sendiri mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat tanpa harus mengeluarkan uang jaminan sebesar USD530 juta yang sebelumnya menjadi persyaratan untuk bisa ekspor. Sementara proses pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter) raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut sampai saat ini belum jelas.
Menteri ESDM sebelumnya beralasan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang diyakini tidak realistis ketika harga komoditas terus merosot. Freeport sendiri diizinkan ekspor hanya dengan membayar bea keluar sebesar 5%.
(Baca Juga: Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat, RI Dinilai Tak Berdaya)
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menuturkan, pemerintah begitu mudah dipojokkan oleh Freeport karena mereka tahu pemerintah Indonesia lemah. Apalagi, perusahaan yang bermarkas di AS tersebut seharusnya sudah membangun smelter sejak 2009.
"Harusnya dia (Freeport) sudah bangun smelter sejak 2009. Tapi dia tahu dan ngeyel aja. Nanti gue pepetin pemerintah Indonesia, terus pemerintah Indonesia nyerah. Ketemu menteri yang doyan nyerah namanya Sudirman Said. Padahal ada cara lebih canggih untuk menghadapi," tandasnya.
Dia mengaku tidak mengetahui alasan di balik mengapa perusahaan tambang Paman Sam tersebut bisa mendapatkan izin ekspor. (Baca Juga: Pemerintah Kembali Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat)
"Ada koordinasi (dengan Menteri ESDM soal Freeport)? Tidak. Menteri ESDM dari dulu tidak pernah koordinasi sama saya. Dia koordinasi sama siapa juga tidak jelas," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Freeport sendiri mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat tanpa harus mengeluarkan uang jaminan sebesar USD530 juta yang sebelumnya menjadi persyaratan untuk bisa ekspor. Sementara proses pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter) raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut sampai saat ini belum jelas.
Menteri ESDM sebelumnya beralasan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang diyakini tidak realistis ketika harga komoditas terus merosot. Freeport sendiri diizinkan ekspor hanya dengan membayar bea keluar sebesar 5%.
(Baca Juga: Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat, RI Dinilai Tak Berdaya)
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menuturkan, pemerintah begitu mudah dipojokkan oleh Freeport karena mereka tahu pemerintah Indonesia lemah. Apalagi, perusahaan yang bermarkas di AS tersebut seharusnya sudah membangun smelter sejak 2009.
"Harusnya dia (Freeport) sudah bangun smelter sejak 2009. Tapi dia tahu dan ngeyel aja. Nanti gue pepetin pemerintah Indonesia, terus pemerintah Indonesia nyerah. Ketemu menteri yang doyan nyerah namanya Sudirman Said. Padahal ada cara lebih canggih untuk menghadapi," tandasnya.
(akr)
Explore More