Fadli Zon Dorong Pemda Bentuk BUMD Pangan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) mengapresiasi langkah Kabupaten Ponorogo yang mengalokasikan anggaran Rp10 miliar sampai Rp15 miliar untuk menyerap gabah petani.

"Langkah yang dilakukan Pemkab Ponorogo ini sudah seharusnya diikuti Pemda lain. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun kedaulatan pangan di wilayahnya," ujar Fadli Zon di Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Sebagai tindaklanjut, dia mendorong agar Pemda membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Pembentukan BUMD Pangan dinilai dapat menyerap hasil panen petani dengan harga pokok penjualan (HPP), sehingga petani terjamin, hasil panen terbeli dengan harga menguntungkan.

"Petani untung dan BUMD juga pasti untung. Dengan pembentukan BUMD Pangan, juga menjamin keberlanjutan anggaran untuk menyerap gabah petani tahun berikutnya, karena anggarannya berputar dan menguntungkan BUMD," tegasnya.

Dia meyakini bahwa BUMD Pangan akan menguntungkan dan penting untuk dibentuk. "Pasti untung. Saya belum pernah dengar orang jualan beras atau sembako bangkrut. Kecuali manajemennya buruk sekali. Apalagi yang dijual ini sudah captive market-nya. Minimal dijual ke PNS dilingkungan Pemdanya," kata Fadli.

Untuk penguatan manajemen BUMD Pangan, Fadli menyarankan agar dibangun sinergi dengan Bulog yang sudah malang melintang mengurusi soal ini.

"Toh dengan dibentuknya BUMD Pangan oleh Pemda akan membantu Bulog menyerap gabah petani atau komoditas lain seperti bawang. Jadi sama-sama terbantu dan sama-sama untung karena memiliki tujuan yang sebangun," jelasnya.

Pembentukan BUMD Pangan juga menjadi penting karena lebih dekat secara fisik dan emosional serta tanggung jawab kepada petani di wilayahnya. "Ini nilai lebih lain dari BUMD Pangan milik Pemda Kabupaten dan Kota," tandas dia.