Jokowi: Tol Laut dan Dwelling Time Syarat RI Menangkan Kompetisi
Jokowi: Tol Laut dan Dwelling Time Syarat RI Menangkan Kompetisi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan langkah-langkah konkret dalam percepatan realisasi tol laut serta mempersingkat waktu angkut barang di pelabuhan (dwelling time) harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing kompetitif Indonesia. Sebab, dua hal tersebut menjadi syarat mutlak Indonesia dapat memenangkan kompetisi.
Dia mengatakan pembenahan penting dilakukan agar biaya logistik menjadi lebih rendah dan efisien sehingga daya saing dengan negara-negara lain dapat ditingkatkan.
Sekadar diketahui, per 14 Maret 2016, dwelling time sudah menurun menjadi 3,6 hari dari sebelumnya 6-7 hari pada 2015. "Saya ingin waktunya bisa ditekan lagi, bisa dipersingkat lagi," ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Berkenaan dengan itu, Jokowi menginstruksikan agar dilakukan deregulasi peraturan berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan langkah perpercepatan pelayanan kepelabuhan. Sehingga, dwelling time bisa diturunkan mulai dari tahap pre clearance, customs clearance dan post clearance.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L), seperti sinergi antara Ditjen Bea Cukai dengan BKPM dalam proses pelayanan customs clearance. Sehingga dengan sistem yang terintegrasi akan bisa memangkas prosedur dan akhirnya menurunkan dwelling time. Dia akan terus mengecek, dan mengontrol langsung penurunan dwelling time dari waktu ke waktu.
Mengenai tol laut, sambung mantan Wali Kota Solo ini, tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan tol laut adalah mempersatukan Indonesia serta membangun keadilan dan pemerataan antar daerah. Untuk mencapai target itu, perlu dilakukan evaluasi rute pelayaran agar lebih efisien, peningkatan jumlah dan variasi muatan barang, efisiensi angkutan kargo baik berangkat serta muatan baliknya, deregulasi di pelabuhan-pelabuhan sehingga bisa memangkas prosedur dan mempersingkat waktu.
Presiden menekankan Indonesia bagian timur harus benar-benar diperhatikan, baik Papua, Maluku maupun NTT. Rakyat ingin melihat ada perubahan-perubahan nyata terkait dengan tol laut.
"Potong rantai perdagangan yang tidak efisien dengan langsung berhubungan dengan produsen barang-barang pokok, dan barang-barang penting lainnya. Di samping perlu diperluas dan ditambahkan jangkauan informasi jadwal, rute dan tarif angkutan barang Tol Laut pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat," pungkasnya.
Dia mengatakan pembenahan penting dilakukan agar biaya logistik menjadi lebih rendah dan efisien sehingga daya saing dengan negara-negara lain dapat ditingkatkan.
Sekadar diketahui, per 14 Maret 2016, dwelling time sudah menurun menjadi 3,6 hari dari sebelumnya 6-7 hari pada 2015. "Saya ingin waktunya bisa ditekan lagi, bisa dipersingkat lagi," ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Berkenaan dengan itu, Jokowi menginstruksikan agar dilakukan deregulasi peraturan berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan langkah perpercepatan pelayanan kepelabuhan. Sehingga, dwelling time bisa diturunkan mulai dari tahap pre clearance, customs clearance dan post clearance.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L), seperti sinergi antara Ditjen Bea Cukai dengan BKPM dalam proses pelayanan customs clearance. Sehingga dengan sistem yang terintegrasi akan bisa memangkas prosedur dan akhirnya menurunkan dwelling time. Dia akan terus mengecek, dan mengontrol langsung penurunan dwelling time dari waktu ke waktu.
Mengenai tol laut, sambung mantan Wali Kota Solo ini, tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan tol laut adalah mempersatukan Indonesia serta membangun keadilan dan pemerataan antar daerah. Untuk mencapai target itu, perlu dilakukan evaluasi rute pelayaran agar lebih efisien, peningkatan jumlah dan variasi muatan barang, efisiensi angkutan kargo baik berangkat serta muatan baliknya, deregulasi di pelabuhan-pelabuhan sehingga bisa memangkas prosedur dan mempersingkat waktu.
Presiden menekankan Indonesia bagian timur harus benar-benar diperhatikan, baik Papua, Maluku maupun NTT. Rakyat ingin melihat ada perubahan-perubahan nyata terkait dengan tol laut.
"Potong rantai perdagangan yang tidak efisien dengan langsung berhubungan dengan produsen barang-barang pokok, dan barang-barang penting lainnya. Di samping perlu diperluas dan ditambahkan jangkauan informasi jadwal, rute dan tarif angkutan barang Tol Laut pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat," pungkasnya.
(dmd)
Explore More