DPR Dorong Hasil Produksi Blok Masela Mengalir ke Dalam Negeri
Rabu, 20 April 2016 - 15:38 WIB
DPR Dorong Hasil Produksi Blok Masela Mengalir ke Dalam Negeri
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah agar mengingatkan kontraktor Blok Masela dalam hal ini Inpex Corporation dan Shell Indonesia untuk mengalirkan hasil produksi minyak dan gas (migas) nya kepada kebutuhan dalam negeri. Hal ini guna mencegah agar hasil produksi tersebut tidak langsung diekspor ke luar negeri, seperti kasus Blok Tangguh, Bintuni yang hasilnya lari ke China.
Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan, hal tersebut seharusnya menjadi persyaratan yang dimasukkan dalam revisi Plan of Development (PoD) yang kini tengah dipersiapkan Inpex Corporation dan Shell Indonesia. Dia juga menambahkan pemerintah patut disalahkan jika tidak memasukkan persyaratan tersebut dalam revisi PoD.
"Siapa yang menjamin, rakyat sekitar bisa menikmati? Harusnya ada yang jamin. Saya tidak menyalahkan KKKS, saya blame government karena harusnya ada pengaturan soal kemana migas itu mengalir. Jangan seperti gas Tangguh dulu, yang mengalir ke China. Harus ada proper scenario untuk memenuhi demand domestik," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
(Baca Juga: Blok Masela Bakal Serap 380 Ribu Pekerja, Ini Janji Menko Maritim)
Dia juga menegaskan, multiplier effect yang diberikan ke masyarakat jangan sekadar pembangunan masyarakat (community of development). Oleh karena itu, harus ada intervensi pemerintah agar kontraktor memasukkan unsur multiplier effect dalam revisi PoD.
"Ini yang penting, memang harus memasukkan multiplier effect itu ke POD. Selama ini kan investasi dalam negeri lewat global value chain. Sekarang kita tidak begitu butuh itu. Kita harus bikin national value chain, kasih ke industri pipa dalam negeri misalnya. Itu requirement buat investor," pungkasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan, hal tersebut seharusnya menjadi persyaratan yang dimasukkan dalam revisi Plan of Development (PoD) yang kini tengah dipersiapkan Inpex Corporation dan Shell Indonesia. Dia juga menambahkan pemerintah patut disalahkan jika tidak memasukkan persyaratan tersebut dalam revisi PoD.
"Siapa yang menjamin, rakyat sekitar bisa menikmati? Harusnya ada yang jamin. Saya tidak menyalahkan KKKS, saya blame government karena harusnya ada pengaturan soal kemana migas itu mengalir. Jangan seperti gas Tangguh dulu, yang mengalir ke China. Harus ada proper scenario untuk memenuhi demand domestik," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
(Baca Juga: Blok Masela Bakal Serap 380 Ribu Pekerja, Ini Janji Menko Maritim)
Dia juga menegaskan, multiplier effect yang diberikan ke masyarakat jangan sekadar pembangunan masyarakat (community of development). Oleh karena itu, harus ada intervensi pemerintah agar kontraktor memasukkan unsur multiplier effect dalam revisi PoD.
"Ini yang penting, memang harus memasukkan multiplier effect itu ke POD. Selama ini kan investasi dalam negeri lewat global value chain. Sekarang kita tidak begitu butuh itu. Kita harus bikin national value chain, kasih ke industri pipa dalam negeri misalnya. Itu requirement buat investor," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
