Menteri ESDM Akui Proyek Listrik 35 Ribu MW Berjalan Lamban
Jum'at, 13 Mei 2016 - 17:31 WIB
Menteri ESDM Akui Proyek Listrik 35 Ribu MW Berjalan Lamban
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui bila eksekusi mega proyek listrik 35000 mega watt (MW) menemui banyak hambatan, meski begitu dia optimis rencana besar pemerintah itu bisa berjalan. Dia juga mengingatkan bahwa pembangunan proyek tersebut harus diputuskan secara teliti dan mendetail berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
Menurutnya proyek listrik berkapasitas 35 ribu MW mengalami pelambatan dalam hal eksekusi, meski kebijakan pemerintah memberi ruang luas untuk melakukan percepatan pembangunan. "Dieksekusi itu memang banyak hambatan," jelas dia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/5/2016).
Terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi, dia menerangkan siap melakukannya secara menyeluruh. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa Presiden menekankan agar realisasi pembangunan proyek tersebut harus sudah terbangun di daerah agar bisa dinikmati masyarakat luas.
"Seperti pesan Presiden. Lebih cepat mengambil keputusan, pengadaan dilakukan di daerah supaya lebih cepat," tandasnya.
Sebelumnya Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui bahwa keinginan pemerintah untuk membangun proyek kelistrikan dengan kapasitas 35.000 megawatt bukan pekerjaan mudah. Apalagi, dirinya sebagai orang nomor satu di PLN tidak memiliki latar belakang kelistrikan.
Mantan Bos BRI ini menyebutkan, saat ini listrik per kapita masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 780 kilowatt hour (kWh). Sementara, negara-negara di ASEAN lainnya sudah jauh di atas Indonesia.
"(Listrik per kapita negara ASEAN) ada yang 1.000 kWh, 2.000 kWh, bahkan ada yang 4.000 kWh lebih. Dan itu juga tentunya diikuti pertumbuhan income per kapita masyarakat kita. Mereka dulu punya kulkas sekarang punya. Tingkat kehidupan pun bertambah," imbuh dia.
Menurutnya proyek listrik berkapasitas 35 ribu MW mengalami pelambatan dalam hal eksekusi, meski kebijakan pemerintah memberi ruang luas untuk melakukan percepatan pembangunan. "Dieksekusi itu memang banyak hambatan," jelas dia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/5/2016).
Terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi, dia menerangkan siap melakukannya secara menyeluruh. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa Presiden menekankan agar realisasi pembangunan proyek tersebut harus sudah terbangun di daerah agar bisa dinikmati masyarakat luas.
"Seperti pesan Presiden. Lebih cepat mengambil keputusan, pengadaan dilakukan di daerah supaya lebih cepat," tandasnya.
Sebelumnya Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui bahwa keinginan pemerintah untuk membangun proyek kelistrikan dengan kapasitas 35.000 megawatt bukan pekerjaan mudah. Apalagi, dirinya sebagai orang nomor satu di PLN tidak memiliki latar belakang kelistrikan.
Mantan Bos BRI ini menyebutkan, saat ini listrik per kapita masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 780 kilowatt hour (kWh). Sementara, negara-negara di ASEAN lainnya sudah jauh di atas Indonesia.
"(Listrik per kapita negara ASEAN) ada yang 1.000 kWh, 2.000 kWh, bahkan ada yang 4.000 kWh lebih. Dan itu juga tentunya diikuti pertumbuhan income per kapita masyarakat kita. Mereka dulu punya kulkas sekarang punya. Tingkat kehidupan pun bertambah," imbuh dia.
(akr)
Lihat Juga :
