Mega Proyek Listrik 35.000 MW Dinilai Bakal Meleset Jauh
Mega Proyek Listrik 35.000 MW Dinilai Bakal Meleset Jauh
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) menurut Pakar Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa, berisiko tidak selesai sesuai target pemerintah pada 2019, mendatang. Pasalnya hingga kini rencana realisasi konstruksi proyek tersebut dinilai meleset jauh dari target.
“Harusnya pertengahan tahun ini paling tidak 7000 MW sudah konstruksi termasuk proyek PLN dan Independent Power Power Producer. Tapi kenyataannya baru 440 MW yang konstruksi,” ujar dia kepada Sindonews, di Jakarta, Selasa (17/5/2016).
(Baca Juga: Jokowi Minta Proyek Listrik 35.000 MW Dievaluasi)
Lanjut dia PLN mempunyai tanggung jawab melakukan percepatan proyek 35.000 MW, namun faktanya hingga kini revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) juga belum selesai. Padahal RUPTL merupakan sebagai dasar Independent Power Producer (IPP) oleh swasta.
Revisi RUPTL di antaranya mencakup penentuan porsi pembangkit listrik untuk batubara, kedua PLN harus sudah memasukkan program listrik masuk desa dalam RUPTL, ke tiga PLN hanya mendapatkan porsi 5.000 MW dari keseluruhan proyek sebesar 35.000 MW sisanya diberikan kepada swasata. Ke empat PLN akan difokuskan membangun transmisi listrik.
“Saya optimistis target tercapai, tetapi PLN perlu kerja cepat. Perlu saling mendukung antar lembaga khususnya Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan bekerjasama dengan PLN sebagai eksekutor proyek 35.000 MW, ” kata dia.
Menanggapi itu Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Golkar Satya W Yudha mengatakan pemerintah harus konsisten terhadap target pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Dia menganggap perlunya evaluasi secara rinci terkait jalannya proyek 35.000 MW. “Kami akan meminta itu dan mau tidak mau pemerintah harus konsisten supaya target tercapai,” tandas Satya.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil dirinya pekan lalu ke Istana Negara. Presiden memerintahkan Kementerian ESDM mengevaluasi seluruh megaproyek 35.000 MW.
Evaluasi tersebut mencakup kebijakan, manajemen proyek, proses penujukan lelang, tender, eksekusi proyek dan termasuk keterlambatan penyelesaian RUPTL. Berdasarkan data PLN tahun 2016 terbangun 38 pembangkit listrik dengan total kapasitas 2.414,50 MW; 2017 tercapai 106 pembangkit lsitrik dengan total kapasitas 5.576,9 MW.
Pada 2018 tercapai 86 pembangkit lsitrik dengan total kapasitas 8.446,9 MW dan tenggat terakhir 2019 telah ada 80 pembangkit listrik dengan total kapasitas 19.117,4 MW.
“Harusnya pertengahan tahun ini paling tidak 7000 MW sudah konstruksi termasuk proyek PLN dan Independent Power Power Producer. Tapi kenyataannya baru 440 MW yang konstruksi,” ujar dia kepada Sindonews, di Jakarta, Selasa (17/5/2016).
(Baca Juga: Jokowi Minta Proyek Listrik 35.000 MW Dievaluasi)
Lanjut dia PLN mempunyai tanggung jawab melakukan percepatan proyek 35.000 MW, namun faktanya hingga kini revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) juga belum selesai. Padahal RUPTL merupakan sebagai dasar Independent Power Producer (IPP) oleh swasta.
Revisi RUPTL di antaranya mencakup penentuan porsi pembangkit listrik untuk batubara, kedua PLN harus sudah memasukkan program listrik masuk desa dalam RUPTL, ke tiga PLN hanya mendapatkan porsi 5.000 MW dari keseluruhan proyek sebesar 35.000 MW sisanya diberikan kepada swasata. Ke empat PLN akan difokuskan membangun transmisi listrik.
“Saya optimistis target tercapai, tetapi PLN perlu kerja cepat. Perlu saling mendukung antar lembaga khususnya Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan bekerjasama dengan PLN sebagai eksekutor proyek 35.000 MW, ” kata dia.
Menanggapi itu Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Golkar Satya W Yudha mengatakan pemerintah harus konsisten terhadap target pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Dia menganggap perlunya evaluasi secara rinci terkait jalannya proyek 35.000 MW. “Kami akan meminta itu dan mau tidak mau pemerintah harus konsisten supaya target tercapai,” tandas Satya.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil dirinya pekan lalu ke Istana Negara. Presiden memerintahkan Kementerian ESDM mengevaluasi seluruh megaproyek 35.000 MW.
Evaluasi tersebut mencakup kebijakan, manajemen proyek, proses penujukan lelang, tender, eksekusi proyek dan termasuk keterlambatan penyelesaian RUPTL. Berdasarkan data PLN tahun 2016 terbangun 38 pembangkit listrik dengan total kapasitas 2.414,50 MW; 2017 tercapai 106 pembangkit lsitrik dengan total kapasitas 5.576,9 MW.
Pada 2018 tercapai 86 pembangkit lsitrik dengan total kapasitas 8.446,9 MW dan tenggat terakhir 2019 telah ada 80 pembangkit listrik dengan total kapasitas 19.117,4 MW.
(akr)
Explore More