Ekonom: Pemerintah Tak Mungkin Susun APBN Terlalu Realistis
Minggu, 29 Mei 2016 - 15:29 WIB
Ekonom: Pemerintah Tak Mungkin Susun APBN Terlalu Realistis
A
A
A
TANGERANG - Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, pemerintah tidak mungkin membuat susunan atau list di Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) yang terlalu realistis. Jika ini dilakukan, maka akan membuat investor berpaling dari Indonesia.
Selama ini, prediksi pemerintah soal komponen pendukung pertumbuhan ekonomi dinilai terlalu optimistis. Dengan terlalu optimisnya pemerintah membuat terkadang targetnya tidak tercapai.
"Kalau dibilang harus relitistis ya jangan juga. Saya melihat bukan hanya di Indonesia, pemerintah di manapun harusnya optimis karena ini bagian dari manage ekspektasi dan meningkatkan iklim investasi. Kalau pemerintah bilang pertumbuhan ekonomi hanya 4,5% ya investor kabur dong. Itu enggak bagus juga," katanya di Tangerang, Sabtu (27/5/2016).
Di satu sisi, lanjut dia, pemerintah memang mesti optimistis, namun juga harus di-manage ekspektasinya dan mesti realistis. Karena, ini berkaitan dengan kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara keseluruhan.
"Harus di-manage. Karena ini kaitannya sama masalah kredibilitas. Kalau tidak tercapai akan mengurangi kredibilitas. Dampaknya ke persepsi investor," kata dia.
Sementara, jika melihat investasi swasta di Idonesia, ini masih agak jauh dari harapan, dan publik memang masih mengandalkan investasi pemrintah karena swasta masih mengencangkan ikat pinggang dan arahnya belum mau ekspansi.
"Maka, ke depan saya pikir ke kuncinya adalah pemerintah bisa memengaruhi investasi swasta dan investasi swasta ini bisa mengembalikan purchasing power. Tapi, saya sepakat di APBN ditaruh yang moderat, jauh lebih elegan dibanding range yang agak rancu," pungkasnya.
Selama ini, prediksi pemerintah soal komponen pendukung pertumbuhan ekonomi dinilai terlalu optimistis. Dengan terlalu optimisnya pemerintah membuat terkadang targetnya tidak tercapai.
"Kalau dibilang harus relitistis ya jangan juga. Saya melihat bukan hanya di Indonesia, pemerintah di manapun harusnya optimis karena ini bagian dari manage ekspektasi dan meningkatkan iklim investasi. Kalau pemerintah bilang pertumbuhan ekonomi hanya 4,5% ya investor kabur dong. Itu enggak bagus juga," katanya di Tangerang, Sabtu (27/5/2016).
Di satu sisi, lanjut dia, pemerintah memang mesti optimistis, namun juga harus di-manage ekspektasinya dan mesti realistis. Karena, ini berkaitan dengan kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara keseluruhan.
"Harus di-manage. Karena ini kaitannya sama masalah kredibilitas. Kalau tidak tercapai akan mengurangi kredibilitas. Dampaknya ke persepsi investor," kata dia.
Sementara, jika melihat investasi swasta di Idonesia, ini masih agak jauh dari harapan, dan publik memang masih mengandalkan investasi pemrintah karena swasta masih mengencangkan ikat pinggang dan arahnya belum mau ekspansi.
"Maka, ke depan saya pikir ke kuncinya adalah pemerintah bisa memengaruhi investasi swasta dan investasi swasta ini bisa mengembalikan purchasing power. Tapi, saya sepakat di APBN ditaruh yang moderat, jauh lebih elegan dibanding range yang agak rancu," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
