Jokowi Buka Peluang Swasta Danai Proyek Strategis Nasional
Jokowi Buka Peluang Swasta Danai Proyek Strategis Nasional
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang bagi swasta bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendanai 225 proyek strategis nasional pemerintah. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan tidak seluruh proyek strategis didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dia menuturkan, Presiden Jokowi telah memberikan penekanan agar skema pendanaan bagi ke-225 proyek tersebut harus segera diputuskan. Saat ini, setidaknya terdapat 139 proyek yang masih dalam tahap perencanaan dan belum diputuskan skema pendanaannya.
"Bagi yang belum, penting agar secara jelas mana yang dibiayai APBN, BUMN atau BUMD, swasta, dan mana yang kerja sama pemerintah-swasta. Itu perlu segera yang belum harus segera dilakukan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/6/2016).
(Baca Juga: Rincian Sebaran 225 Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi)
Selain itu, sambung mantan Gubernur BI ini, Presiden juga meminta agar proyek tersebut dipertajam dan ada upaya untuk lebih membuat prioritas lagi. Hal ini agar tidak terjadi lagi proyek yang mandek.
"Presiden meminta supaya dipertajam, ada upaya membuat prioritas supaya jangan kemudian semua mau didorong tapi kemudian jadi lambat. Lebih baik ada prioritas, tapi kemudian lebih cepat dalam perkembangannya," imbuh dia.
(Baca Juga: Jokowi: 88 Proyek Infrastruktur Prioritas Masuk Tahap Konstruksi)
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta agar Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk membuat perencanaan bisnis (business plan) secara mendetail dari proyek tersebut. Pasalnya, tidak semua proyek akan dibiayai oleh APBN.
"Tidak semua proyek akan didanai APBN. Apabila ada swasta yang berminat karena bisnis plannya sudah ada. Salah satunya sebagai contoh yang konkret, Patimban itu bisa segera dikerja samakan," pungkasnya.
Dia menuturkan, Presiden Jokowi telah memberikan penekanan agar skema pendanaan bagi ke-225 proyek tersebut harus segera diputuskan. Saat ini, setidaknya terdapat 139 proyek yang masih dalam tahap perencanaan dan belum diputuskan skema pendanaannya.
"Bagi yang belum, penting agar secara jelas mana yang dibiayai APBN, BUMN atau BUMD, swasta, dan mana yang kerja sama pemerintah-swasta. Itu perlu segera yang belum harus segera dilakukan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/6/2016).
(Baca Juga: Rincian Sebaran 225 Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi)
Selain itu, sambung mantan Gubernur BI ini, Presiden juga meminta agar proyek tersebut dipertajam dan ada upaya untuk lebih membuat prioritas lagi. Hal ini agar tidak terjadi lagi proyek yang mandek.
"Presiden meminta supaya dipertajam, ada upaya membuat prioritas supaya jangan kemudian semua mau didorong tapi kemudian jadi lambat. Lebih baik ada prioritas, tapi kemudian lebih cepat dalam perkembangannya," imbuh dia.
(Baca Juga: Jokowi: 88 Proyek Infrastruktur Prioritas Masuk Tahap Konstruksi)
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta agar Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk membuat perencanaan bisnis (business plan) secara mendetail dari proyek tersebut. Pasalnya, tidak semua proyek akan dibiayai oleh APBN.
"Tidak semua proyek akan didanai APBN. Apabila ada swasta yang berminat karena bisnis plannya sudah ada. Salah satunya sebagai contoh yang konkret, Patimban itu bisa segera dikerja samakan," pungkasnya.
(akr)
Explore More