Temui Jokowi, KEIN Pede Ekonomi RI Bisa Melesat 7%
Temui Jokowi, KEIN Pede Ekonomi RI Bisa Melesat 7%
A
A
A
JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedianya bisa melesat hingga menembus angka 7% meskipun pertumbuhan ekonomi global sedang kurang baik. Pasalnya, negara seperti Filipina, India, bahkan Afrika bisa tumbuh di atas 7%.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menjelaskan, jika dilihat dari data historis dan potensi sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia, pertumbuhan ekonomi 7% bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Hanya saja, pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya agar hal tersebut dapat terwujud.
"Kita sampaikan ke Presiden langkah strategis mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Karena ini hal yang achievable. Filipina bisa tumbuh di atas 7%, India juga bisa 7% walaupun dunia melemah. Malah Afrika yang ada konflik Ruwanda tumbuh double digit," katanya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi 7% dapat dicapai apabila pemerintah dapat menjaga agar rerata investasi tiap tahunnya tumbuh 10%. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga agar ekspor dapat tumbuh 3% tiap tahunnya.
"Mengendalikan dan menjaga impor tetap tumbuh, tetapi rerata 2% dalam satu tahun. Konsumsi keadaan tetapi seperti sekarang ini minimal 5% tiap tahun," imbuh dia.
Presiden Jokowi, sambung politisi PDI-Perjuangan ini, juga meyakini bahwa investor pada prinsipnya serius dan mengantri ingin masuk ke Indonesia. Sayangnya, masih ada sumbatan pada level menengah yang menyebabkan investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
"Jadi proses integrasi kebijakan yang dibangun pemerintah pusat harus inline kebijakannya sampai level daerah, kabupaten, dan kota. Karena tanpa itu, target investasi yang 10% peningkatannya tiap tahun menjadi terkendala untuk tercapai," tuturnya.
Arif melanjutkan, untuk mencapai pertumbuhan investasi 10% tiap tahunnya, pemerintah juga perlu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur secara masif dengan mengikuti kebutuhan industri. Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) yang disebar ke daerah untuk transportasi harus dilakukan dengan prinsip local based.
"Dilakukan secara prinsip local based, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, peralatan, pasir, manusia, dan bahan-bahan," ungkap dia.
Selain itu, pemanfaatan dana desa harus ditetapkan untuk sektor padat karya dan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan miskin yang jumlahnya saat ini sekitar 30 juta jiwa.
"Perlu juga melakukan proses campaign investasi yang lebih terstruktur. Masif sudah, tapi terstruktur dan terukur. Jadi katakanlah, kalau ingin tumbuh 10% per tahun investasinya, maka hasil dari campaign investasi itu harus 0,8% peningkatannya tiap bulan," pungkasnya.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menjelaskan, jika dilihat dari data historis dan potensi sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia, pertumbuhan ekonomi 7% bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Hanya saja, pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya agar hal tersebut dapat terwujud.
"Kita sampaikan ke Presiden langkah strategis mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Karena ini hal yang achievable. Filipina bisa tumbuh di atas 7%, India juga bisa 7% walaupun dunia melemah. Malah Afrika yang ada konflik Ruwanda tumbuh double digit," katanya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi 7% dapat dicapai apabila pemerintah dapat menjaga agar rerata investasi tiap tahunnya tumbuh 10%. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga agar ekspor dapat tumbuh 3% tiap tahunnya.
"Mengendalikan dan menjaga impor tetap tumbuh, tetapi rerata 2% dalam satu tahun. Konsumsi keadaan tetapi seperti sekarang ini minimal 5% tiap tahun," imbuh dia.
Presiden Jokowi, sambung politisi PDI-Perjuangan ini, juga meyakini bahwa investor pada prinsipnya serius dan mengantri ingin masuk ke Indonesia. Sayangnya, masih ada sumbatan pada level menengah yang menyebabkan investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
"Jadi proses integrasi kebijakan yang dibangun pemerintah pusat harus inline kebijakannya sampai level daerah, kabupaten, dan kota. Karena tanpa itu, target investasi yang 10% peningkatannya tiap tahun menjadi terkendala untuk tercapai," tuturnya.
Arif melanjutkan, untuk mencapai pertumbuhan investasi 10% tiap tahunnya, pemerintah juga perlu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur secara masif dengan mengikuti kebutuhan industri. Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) yang disebar ke daerah untuk transportasi harus dilakukan dengan prinsip local based.
"Dilakukan secara prinsip local based, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, peralatan, pasir, manusia, dan bahan-bahan," ungkap dia.
Selain itu, pemanfaatan dana desa harus ditetapkan untuk sektor padat karya dan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan miskin yang jumlahnya saat ini sekitar 30 juta jiwa.
"Perlu juga melakukan proses campaign investasi yang lebih terstruktur. Masif sudah, tapi terstruktur dan terukur. Jadi katakanlah, kalau ingin tumbuh 10% per tahun investasinya, maka hasil dari campaign investasi itu harus 0,8% peningkatannya tiap bulan," pungkasnya.
(akr)
Explore More