Alasan Pemerintah Tunda Financial Close PLTU Batang

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, kegiatan financial close PLTU Batang Jawa Tengah sebesar 2x1000 megawatt (MW) dan penandatanganan 5 proyek Skema Kerjasama Pemeritah dan Badan Usaha (KPBU) jalan tol yang batal dilaksanakan hari ini bukan tanpa alasan.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kegiatannya dilakukan di Istana sekaligus menegaskan bahwa ada peran pemerintah di dalamnya. (Baca: Jokowi Tunda Financial Close PLTU Batang dan MoU 5 Proyek Tol)

Apalagi, kata dia, proyek tersebut sudah lama sekali tertunda dan pemerintah tidak akan membuat semakin mangkraknya kegiatan di proyek tersebut. Apalagi, jika proyek tersebut terealisasi, maka akan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

"(Batal dilaksanakan hari ini) Ya pertimbangannya kan Presiden ya, artinya proyek itu sudah lama tertunda-tunda, lama sekali. Kita ingin ada garansi, artinya ada peran pemerintah di dalamya, bukan cuma swasta saja," kata dia di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Meski demikian, dia tidak mau menyebutkan seberapa besar partisipasi pemerintah di dalamnya karena menyangkut hal teknis yang harus dicek terlebih dahulu. "Wah, kalau itu teknis, saya mesti lihat dulu," ujarnya.

Darmin menyatakan, proyek tersebut sudah terlalu lama terbengkalai, bahkan lebih dari empat tahun. Artinya, memang harus dilakukan financial closing sebagai momen siap dibangunnya proyek tersebut.

"Wah lebih (dari 4 tahun), yang namanya PLTU Batang itu lama, kalau sudah financial closing itu sudah siap dibangun. Karena itu, ya Presiden menganggap bagus kalau itu dampaknya akan besar, kapasitasnya juga besar," kata dia.