Jokowi Minta Pengoperasian PLTU Batang Tak Molor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta investor untuk segera memulai pengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Dia juga mengingatkan agar pengoperasian proyek PLTU terbesar se-Asia ini tidak meleset dari jadwal yang ditargetkan yakni pada 2019.

(Baca Juga: Mangkrak 4 Tahun, Pendanaan PLTU Terbesar se-Asia Akhirnya Cair)

Dia mengaku akan terus memantau dan mengikuti perkembangan pengerjaan proyek PLTU terbesar se-Asia tersebut. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan juga akan mengecek langsung ke lapangan guna memastikan proyek tersebut benar-benar jalan.

"Saya minta investor agar proyek ini jangan mundur, 2019 sesuai janji harus selesai. Saya ikuti dan pastikan, akan cek dua tiga kali ke lapangan. Urusan yang penting seperti ini pasti saya ikuti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

(Baca Juga: Jokowi: PLTU Batang Bukti Pemerintah Mampu Selesaikan Masalah)

Menurutnya, proyek listrik ini tidak hanya akan berdampak pada industri besar ataupun menengah semata. Jika PLTU ini rampung dikerjakan, maka dampaknya akan melebar pada industri kecil yang ada di desa dan bahkan untuk penerangan anak-anak belajar saat malam hari.

"Kita sering melupakan itu, bahwa proyek ini agar anak belajar di malam hari. Kalau saya ke daerah itu keluhannya selalu seperti itu, jangan dianggap enteng. Kalau listrik kurang, byarpet, itu anak-anak belajar juga jadi tidak termotivasi," tandasnya.

Sebagai informasi, PLTU Batang yang berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah akhirnya akan segera terealisasi, dengan telah dilakukannya penandatanganan pencairan dana (financial close) untuk modal pembangunan proyek tersebut. Seperti diketahui pembangunan proyek PLTU ini sudah mangkrak selama empat tahun lantaran sulitnya pembebasan lahan.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Central Java Powerplan ini merupakan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha di sektor ketenagalistrikan yang pertama di Indonesia. Total investasi proyek tersebut juga cukup bombastis yaitu mencapai USD4,2 miliar.

"Saya melaporkan keberhasilan kerja sama baik di antara K/L di pemerintahan, perusahaan swasta atau BUMN, di bawah koordinasi Komite Percepatan Pembiayaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Bahwa pada hari ini, ada penandatanganan yang pertama barangkali berbeda dan sudah lebih jauh, yaitu penandatanganan Financial closing," jelas Darmin.