Tak Ajukan PMN, BTN Incar Revaluasi Aset Rp1,5 Triliun
Senin, 13 Juni 2016 - 14:46 WIB
Tak Ajukan PMN, BTN Incar Revaluasi Aset Rp1,5 Triliun
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tidak mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tahun ini. Perusahaan akan mencari tambahan pendanaan melalui revaluasi aset yang ditargetkan mencapai Rp1,5 triliun.
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, angka revaluasi ini meningkat dari tahun lalu sebesar Rp1,3 triliun. Selain itu, juga ada pertumbuhan laba bersih untuk pendanaan.
"Kita kurang lebih Rp1,5 triliun, tahun lalu sudah sempat revaluasi. Ini realisasi tahun ini, kemudian kita juga ada pertumbuhan laba bersih," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (13/6/2016).
Selanjutnya, kata dia, BTN terlibat rencana proyek yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Semuanya jadi sumber pendanaan tahun ini.
"Kemudian kita juga ada rencana proses daripada subyek yang dimiliki Kementerian PUPR. Dana-dana ini bisa kita konversi jadi satu, itu saya kira tidak ada masalah, pemenuhan dari masalah capital expenditure (capex) kami," kata dia.
Pendanaan tersebut, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sejuta rumah hingga 570 ribu tahun ini. Total pembiayaannya mencapai Rp60 triliun. "Sampai akhir tahun minimal 570 ribu unit itu untuk KPR dan konstruksi. Total 570 unit itu ya sampai Rp60 triliun pembiayaannya," pungkas Maryono.
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, angka revaluasi ini meningkat dari tahun lalu sebesar Rp1,3 triliun. Selain itu, juga ada pertumbuhan laba bersih untuk pendanaan.
"Kita kurang lebih Rp1,5 triliun, tahun lalu sudah sempat revaluasi. Ini realisasi tahun ini, kemudian kita juga ada pertumbuhan laba bersih," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (13/6/2016).
Selanjutnya, kata dia, BTN terlibat rencana proyek yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Semuanya jadi sumber pendanaan tahun ini.
"Kemudian kita juga ada rencana proses daripada subyek yang dimiliki Kementerian PUPR. Dana-dana ini bisa kita konversi jadi satu, itu saya kira tidak ada masalah, pemenuhan dari masalah capital expenditure (capex) kami," kata dia.
Pendanaan tersebut, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sejuta rumah hingga 570 ribu tahun ini. Total pembiayaannya mencapai Rp60 triliun. "Sampai akhir tahun minimal 570 ribu unit itu untuk KPR dan konstruksi. Total 570 unit itu ya sampai Rp60 triliun pembiayaannya," pungkas Maryono.
(izz)
Lihat Juga :
