Susi Ungkap Pengusaha Pencuri Ikan Lobi Istana Negara
Selasa, 21 Juni 2016 - 16:55 WIB
Susi Ungkap Pengusaha Pencuri Ikan Lobi Istana Negara
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mengungkapkan, oknum pengusaha yang melakukan pencurian ikan tidak hanya melobi kementerian untuk kembali mendapat izin penangkapan, namun juga hingga level lebih atas. “Tidak tanggung-tanggung, pintu Istana Negara juga diketuk,” ujarnya, Selasa (21/6/2016).
Meski melobi hingga ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susi mengatakan tidak akan berpengaruh. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sudah berkomitmen memberantas pelaku penangkapan ikan ilegal di Tanah Air.
"Stop lobi pintu kementerian, instansi lembaga negara termasuk pintu Istana. Tidak bisa karena Presiden sudah keluarkan kebijakan dan saya sudah musyawarah dengan Presiden selaku atasan saya," terangnya.
Selain itu, kata dia, mereka juga memiliki cara lain dengan mengadu domba antar kementerian melalui media massa. Tujuannya sama, supaya bisa dapat izin menangkap ikan lagi, apalagi jika ada pihak yang merasa tersudutkan dalam pemberitaan.
"Pengusaha melobi, ketuk pintu dari media dengan titip pertanyaan. Sudahlah sekarang ikan banyak, silahkan investasi yang benar, jangan menghasut, memprovokasi. Kalau tidak betul silakan ke pengadilan jika pemerintah ada kesalahan," kata Susi. (Baca: Menteri Susi Akan Tenggelamkan 30 Kapal Setelah Lebaran)
Bos Susi Air ini menambahkan, beberapa tahun lalu sempat ada pembiaran kapal asing pencuri ikan beroperasi. Namun, sekarang langkah kebijakan pemerintahan Jokowi di sektor kelautan lebih tegas tapi tidak sembarang dengan langsung melakukan eksekusi penenggelaman.
"Itu melibatkan kontribusi dari kesalahan pemerintahan kita karena aparat kita lakukan pembiaran dan perizinan. Karena itu, kita buat kebijakan nasional, tidak semua ditenggelamkan tapi kita berikan kebijakan kebajikan dengan memberikan waktu untuk deregistrasi menjadi kapal Indonesia dan mengurus izin yang benar," pungkasnya.
Meski melobi hingga ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susi mengatakan tidak akan berpengaruh. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sudah berkomitmen memberantas pelaku penangkapan ikan ilegal di Tanah Air.
"Stop lobi pintu kementerian, instansi lembaga negara termasuk pintu Istana. Tidak bisa karena Presiden sudah keluarkan kebijakan dan saya sudah musyawarah dengan Presiden selaku atasan saya," terangnya.
Selain itu, kata dia, mereka juga memiliki cara lain dengan mengadu domba antar kementerian melalui media massa. Tujuannya sama, supaya bisa dapat izin menangkap ikan lagi, apalagi jika ada pihak yang merasa tersudutkan dalam pemberitaan.
"Pengusaha melobi, ketuk pintu dari media dengan titip pertanyaan. Sudahlah sekarang ikan banyak, silahkan investasi yang benar, jangan menghasut, memprovokasi. Kalau tidak betul silakan ke pengadilan jika pemerintah ada kesalahan," kata Susi. (Baca: Menteri Susi Akan Tenggelamkan 30 Kapal Setelah Lebaran)
Bos Susi Air ini menambahkan, beberapa tahun lalu sempat ada pembiaran kapal asing pencuri ikan beroperasi. Namun, sekarang langkah kebijakan pemerintahan Jokowi di sektor kelautan lebih tegas tapi tidak sembarang dengan langsung melakukan eksekusi penenggelaman.
"Itu melibatkan kontribusi dari kesalahan pemerintahan kita karena aparat kita lakukan pembiaran dan perizinan. Karena itu, kita buat kebijakan nasional, tidak semua ditenggelamkan tapi kita berikan kebijakan kebajikan dengan memberikan waktu untuk deregistrasi menjadi kapal Indonesia dan mengurus izin yang benar," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
