Jokowi Geram 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak
Jokowi Geram 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram melihat fakta di lapangan bahwa terdapat 34 proyek pembangkit listrik mangkrak di tengah jalan sebelum dioperasikan. Padahal, berbagai proyek tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Hal tersebut diketahuinya sendiri saat mengunjungi beberapa lokasi pembangunan pembangkit listrik di beberapa daerah di Indonesia. "Kira-kira ada 30-34 lokasi, dan ini sekali lagi uang yang sangat besar. Uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Ini juga agar segera diselesaikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Jokowi mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,5 triliun berhenti sejak tujuh hingga delapan tahun lalu. Selain itu, pembangkit listrik di Gorontalo yang pengerjaannya baru sekitar 47% telah terhenti sejak 2007.
(Baca: Jokowi Genjot Infrastruktur Listrik di Daerah)
"Ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa. Ini sekali lagi uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu saja perlu ada cut off terlebih dahulu, sehingga perhitungannya menjadi jelas," imbuh dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana untuk mengecek langsung proyek pembangkit mangkrak tersebut. Sehingg, pemerintah dapat mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan masalah ini.
"Sudah berapa yang habis di situ, kemudian apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu," imbuh Jokowi.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Jokowi meminta agar swasta diberikan peran lebih terutama untuk potensi energi baru dan terbarukan (EBT), panas bumi (geothermal), hidro, dan mikrohidro.
"Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, maupun yang mikrohidro berikan prioritas. Karena, di situ sebetulnya kita akan mendapatkan kapasitas cukup besar untuk kita jadikan potensi pembangunan pembangkit listrik," tandasnya.
Hal tersebut diketahuinya sendiri saat mengunjungi beberapa lokasi pembangunan pembangkit listrik di beberapa daerah di Indonesia. "Kira-kira ada 30-34 lokasi, dan ini sekali lagi uang yang sangat besar. Uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Ini juga agar segera diselesaikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Jokowi mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,5 triliun berhenti sejak tujuh hingga delapan tahun lalu. Selain itu, pembangkit listrik di Gorontalo yang pengerjaannya baru sekitar 47% telah terhenti sejak 2007.
(Baca: Jokowi Genjot Infrastruktur Listrik di Daerah)
"Ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa. Ini sekali lagi uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu saja perlu ada cut off terlebih dahulu, sehingga perhitungannya menjadi jelas," imbuh dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana untuk mengecek langsung proyek pembangkit mangkrak tersebut. Sehingg, pemerintah dapat mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan masalah ini.
"Sudah berapa yang habis di situ, kemudian apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu," imbuh Jokowi.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Jokowi meminta agar swasta diberikan peran lebih terutama untuk potensi energi baru dan terbarukan (EBT), panas bumi (geothermal), hidro, dan mikrohidro.
"Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, maupun yang mikrohidro berikan prioritas. Karena, di situ sebetulnya kita akan mendapatkan kapasitas cukup besar untuk kita jadikan potensi pembangunan pembangkit listrik," tandasnya.
(izz)
Explore More