Jokowi Tak Mau Proyek Listrik 35.000 MW Dikuasai Asing
Jokowi Tak Mau Proyek Listrik 35.000 MW Dikuasai Asing
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal dan nasional untuk menggarap proyek listrik 35.000 megawatt (MW). Orang nomor satu di Indonesia itu tidak mau proyek strategis tersebut dikuasai asing.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT PLN (Persero) untuk memberikan kesempatan sebesar mungkin bagi pengusaha lokal dalam proyek tersebut.
"Memberikan kesempatan sebanyak mungkin, sebesar mungkin ruang itu kepada pengusaha lokal atau nasional. Jangan kemudian yang berperan adalah para pemain besar dari luar," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Baca: Jokowi Geram 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak
Politisi PDI-Perjuangan ini menggarisbawahi, setelah proyek kelistrikan yang dibangun swasta tersebut terealisasi, maka yang nantinya akan dibeli PLN adalah listrik per kilowatt hour (kWh). PLN ditegaskan tidak akan membeli pembangkit atau transmisi apapun dari yang dibangun swasta.
"Prinsipnya yang dibeli oleh PLN dalam hal ini representasi dari perusahaan milik negara yang dibeli adalah listriknya bukan pabrik listrik. Yang dibeli oleh PLN adalah KWH," jelasnya.
Baca: PLN Lapor Progres Proyek Listrik 35 Ribu MW Tiap Pekan ke Jokowi
Menurut Pramono, PLN hanya akan berkonsentrasi pada pembangunan pembangkit listrik sekitar 10.000MW, serta pembangunan transmisi listrik sepanjang 46.000 kilometer (km) selama lima tahun. Sementara sisanya sebanyak 25.000MW akan diserahkan kepada swasta atau independent power producer (IPP).
"Menteri BUMN dan kepada PLN diminta untuk menggalakkan dan mengembangkan mikrohidro atau juga power hydro. Karena ini memberikan kesempatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat terutama di daerah yang memungkinkan potensi power hidro atau mikrohidro-nya bisa dikembangkan," tandasnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT PLN (Persero) untuk memberikan kesempatan sebesar mungkin bagi pengusaha lokal dalam proyek tersebut.
"Memberikan kesempatan sebanyak mungkin, sebesar mungkin ruang itu kepada pengusaha lokal atau nasional. Jangan kemudian yang berperan adalah para pemain besar dari luar," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Baca: Jokowi Geram 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak
Politisi PDI-Perjuangan ini menggarisbawahi, setelah proyek kelistrikan yang dibangun swasta tersebut terealisasi, maka yang nantinya akan dibeli PLN adalah listrik per kilowatt hour (kWh). PLN ditegaskan tidak akan membeli pembangkit atau transmisi apapun dari yang dibangun swasta.
"Prinsipnya yang dibeli oleh PLN dalam hal ini representasi dari perusahaan milik negara yang dibeli adalah listriknya bukan pabrik listrik. Yang dibeli oleh PLN adalah KWH," jelasnya.
Baca: PLN Lapor Progres Proyek Listrik 35 Ribu MW Tiap Pekan ke Jokowi
Menurut Pramono, PLN hanya akan berkonsentrasi pada pembangunan pembangkit listrik sekitar 10.000MW, serta pembangunan transmisi listrik sepanjang 46.000 kilometer (km) selama lima tahun. Sementara sisanya sebanyak 25.000MW akan diserahkan kepada swasta atau independent power producer (IPP).
"Menteri BUMN dan kepada PLN diminta untuk menggalakkan dan mengembangkan mikrohidro atau juga power hydro. Karena ini memberikan kesempatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat terutama di daerah yang memungkinkan potensi power hidro atau mikrohidro-nya bisa dikembangkan," tandasnya.
(dmd)
Explore More