Inggris Cerai dari Uni Eropa, Pounds Jatuh Terendah sejak 1985

Jum'at, 24 Juni 2016 - 13:43 WIB
Inggris Cerai dari Uni...
Inggris Cerai dari Uni Eropa, Pounds Jatuh Terendah sejak 1985
A A A
LONDON - Hasil referendum Inggris pada hari ini memutuskan bahwa rakyat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa (UE). Keputusan ini membuat poundsterling jatuh secara dramatis ke level 1,3305, jatuh lebih dari 10% dan terendah sejak 1985.

Seperti dikutip dari laman BBC, Jumat (24/6/2016), sebelum ada keputusan referendum, pound naik cukup tinggi hingga ke posisi 1,50. Namun, setelah adanya pembahasan Inggris akan keluar dari UE, pound jatuh ke level 1,43.

Pergerakan poundsterling adalah yang terbesar dalam satu hari di musim gugur yang pernah terjadi dan indeks saham utama di London FTSE 100 dibuka melemah tajam, dengan indikasi penurunan sekitar 7%.

Poundsterling melemah dan pembelian USD pun merosot, sehingga membuatnya lebih mahal untuk membeli produk dari luar negeri. Namun, menguntungkan eksportir karena membuat barang-barang mereka lebih murah.

Selain itu, pound terhadap euro anjlok 7% menjadi 1,2085. Euro juga turun 3,3% terhadap USD atau terbesar satu hari di musim gugur. Para trader mata uang mengatakan bahwa langkah ini lebih ekstrem daripada yang terlihat selama krisis keuangan 2008.

"Pernah melihat sesuatu seperti itu. Ini adalah sekali dalam seumur hidup, lebih besar dari Lehmans dan Black Wednesday, dan bahkan kami belum punya hasilnya," kata Joe Rundle, kepala perdagangan di ETX Capital.

"Ini perlu dicatat bahwa ini hanya reaksi awal. Kami sedang menunggu uang besar ke dalam tindakan selama beberapa hari mendatang dan bahkan berminggu-minggu, yang kemungkinan akan menekan ke bawah lebih lanjut pada poundsterling," tutur dia.

Adapun pasar saham menunjuk kemerosotan 8% ketika FTSE 100 dibuka pada hari ini. Selain itu, di Tokyo, indeks saham Nikkei 225 anjlok lebih dari 8%, dengan yen naik 5% karena investor masuk ke dalam mata uang Jepang, yang dipandang sebagai safe haven.

Bank of Japan (BoJ) mengatakan siap untuk memasok uang ke pasar jika diperlukan. "BoJ kerja sama dengan pihak berwenang dalam dan luar negeri yang relevan, akan terus hati-hati memantau bagaimana (Referendum Inggris) akan memengaruhi pasar keuangan global," kata Gubernur Bank of Japan, Haruhiko Kuroda dalam sebuah pernyataan.

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan, pihaknya siap untuk menanggapi gerakan di pasar mata uang jika diperlukan untuk mencegah reaksi kaget tersebut.

Sebuah peningkatan nilai yen Jepang cukup menyakitkan bagi perusahaan ekspor negara itu.
Komoditas, harga emas melonjak hampir 7% menjadi 1,348.27 per ons.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Menanti Gebrakan Ekonomi...
Menanti Gebrakan Ekonomi PM Inggris Rishi Sunak
Keuangan Inggris Terburuk...
Keuangan Inggris Terburuk Sejak 1945, Menkeu Baru Rachel Reeves Salahkan Pendahulunya
Ekonomi Inggris di Ambang...
Ekonomi Inggris di Ambang Kolaps, Krisis 1976 Bakal Terulang?
Inggris Masih Resesi,...
Inggris Masih Resesi, Ekonominya Minus 9,6 Persen pada Kuartal III
5 Fakta Resesi Ekonomi...
5 Fakta Resesi Ekonomi Inggris dan Apa Saja Dampaknya
Ekonomi Inggris Jatuh...
Ekonomi Inggris Jatuh ke Dalam Resesi pada Akhir 2023
Berita Terkini
Rupiah Melemah, Bagaimana...
Rupiah Melemah, Bagaimana Nasib Proyek IKN?
9 menit yang lalu
Indodax Perkuat Pengawasan...
Indodax Perkuat Pengawasan Transaksi Kripto Berbasis AI
1 jam yang lalu
Krisis Energi Global,...
Krisis Energi Global, China dan Saudi Aramco Gelar Pertemuan Darurat
1 jam yang lalu
AirNav Gandeng AdMedika...
AirNav Gandeng AdMedika Permudah Akses Layanan Kesehatan Karyawan
2 jam yang lalu
IHSG Ditutup Melemah...
IHSG Ditutup Melemah 0,28% ke Level 5.902 Sore Ini
2 jam yang lalu
XLSMART dan Komdigi...
XLSMART dan Komdigi Luncurkan DigiHer, Targetkan Digitalisasi 2,4 Juta Perempuan di 2026
2 jam yang lalu
Infografis
Ini Kecanggihan Drone...
Ini Kecanggihan Drone MQ-9 Reaper AS, 11 Unit Telah Ditembak Jatuh Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved