Pembangunan Infrastruktur dan Masyarakat Harus Seimbang

JAKARTA - Pembangunan infrastuktur dan kemajuan masyarakat harus seimbang. Agar anggaran yang dikucurkan tidak menjadi sia-sia alias over investment.

Begitulah penuturan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam sharing session tentang kondisi ekonomi dan politik saat ini, bersama Presiden BEM, Ketua Himpunan Mahasiswa, Pers Mahasiswa, Dewan Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Esa Unggul, Universitas Gunadarma, Institut STIAMI, Paramadina, IISIP Jakarta, UIN Jakarta, Perbanas Institute Jakarta, Universitas Al Azhar Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah punya rencana besar untuk membangun infrastruktur. Namun realisasi penerimaan pajak yang selama ini menjadi bahan bakar pembangunan diperkirakan tidak akan mencapai target. Malah pemerintah sudah menurunkan perkiraan penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN-P 2016 yang baru saja di sahkan.

“Tahun ini kemungkinan terjadi selisih antara target penerimaan pajak dengan realisasinya sekitar Rp300 triliun, keputusan pembangunan infrastruktur yang massif dibuat berdasarkan asumsi yang meleset. Ketika saatnya membayar pembangunan infrastruktur ada dananya atau tidak?” kata HT, pada Rabu (29/6/2016).

Sementara, lanjutnya, masyarakat petani, nelayan, UMKM belum dibangun, pendidikan belum dibangun, kesehatan belum dibangun. “Nanti dana untuk membangun mereka ada atau tidak?” tambahnya.

Sejak dulu defisit APBN selalu ditambal dengan utang. Menurutnya, utang untuk membangun yang tidak produktif akan berbahaya. Beda halnya bila utang tersebut digunakan untuk membangun hal yang produktif.

Lebih rinci lagi HT mengatakan Tax Amnesty tidak bisa menyelesaikan kekurangan penerimaan pajak. Sebab, meski dengan potensi dana yang masuk ke Indonesia hingga Rp2.000 triliun, namun yang masuk ke kas negara hanya dendanya yang berkisar 2%-4%, atau sekitar Rp 80 triliun. “Jauh lebih kecil dari shortfall anggaran. Tax Amnesty tidak menyelesaikan kekurangan anggaran,” kata HT.

Dia memberi gambaran tentang penerimaan pajak Indonesia yang saat ini berasal hanya dari 1 juta lebih penduduk. Mereka yang memberikan kontribusi sebesar dua pertiga dari APBN. Artinya, kata HT, masyarakat produktif kita tidak banyak, kesenjangan sosial kita sangat tinggi.

“Sepanjang Indonesia menerapkan liberalisme, neolib, pasar bebas disaat mayoritas masyarakat belum siap dalam hal pendidikan dan kesejahteraan maka pertumbuhan Indonesia tetap akan ditopang oleh sekelompok orang saja.,” tegas dia. Akibatnya tercipta kesenjangan sosial, kelompok produktif terbatas.

Agar lebih cepat maju, lanjutnya, kelompok yang belum mapan harus dibangun, dari yang kurang produktif menjadi produktif dengan kebijakan yang berpihak pada mereka. Ada kemudahan akses modal murah, pelatihan, pendampingan dan proteksi. “Kebijakan itu yang membuat eksekutif dan legislatif, itu alasan saya masuk dunia politik, dengan segala konsekuensinya,” kata HT.

Dia melanjutkan partai politik merupakan pondasi suatu bangsa. Sebab partai yang melahirkan eksekutif dan legislatif. Dia ingin membangun partai politik yang menerapkan ideologi dan idealisme dengan baik. “Ideologi Partai Perindo Pancasila, idealisme kita membangun masyarakat,” ujarnya.

Sharing session tersebut diadakan untuk memberi pemahaman yang baik kepada mahasiswa. “Generasi muda adalah tulang punggung perekonomian Indonesia di masa mendatang,” ungkap HT. Itulah alasan kenapa dia memberikan wawasan kepada mahasiwa. Agar generasi muda kelak bisa mengisi hal yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Indonesia ini perlu banyak yang hal yang harus dibenahi.