Pertamina Tampung Dana Amnesti Pajak, DPR Minta Sumber Duit Jelas
Selasa, 26 Juli 2016 - 21:13 WIB
Pertamina Tampung Dana Amnesti Pajak, DPR Minta Sumber Duit Jelas
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyiagakan 25 perusahaan pelat merah termasuk PT Pertamina (Persero) untuk menampung dana repatriasi pengampunan pajak atau tax amnesty mendapatkan respon dari DPR RI. Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan hal tersebuh sah saja, asalkan dananya harus jelas asal dan muasalnya dari mana.
"Tidak ada masalah, yang penting dana tersebut asalnya harus jelas, milik swasta atau milik siapa. Jika misalnya swasta ikut bangun kilang kan boleh," kata dia di Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Dia menambahkan selain kejelasan datangnya dana tersebut, menurutnya yang lebih penting lagi yakni seputar aliran alokasinya. "Bukan negara lho ya, tapi yang punya duit. Jadi dana itu masuk ke bank, kemudian uang itu dijamin oleh bank dan digunakan oleh Pertamina ya boleh saja karena mekanisme itu biasa," lanjutnya.
Cara lainnya menurut Satya yakni dana yang datang langsung ke Pertamina dan digunakan untuk investasi kilang. "Cara partisipasinya dia bisa setor ke pemilik poyek atau bilang ke Pertamina silahkan gunakan dananya. Tapi bisa juga gunakan mekanisme uang masuk ke bank nasional dan kemudian bank yang mengelola," tutup dia.
Sebagai informasi sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno telah siaga menyiapkan perusahaan pelat merah untuk menangkap dana repatriasi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty. Setidaknya, ada 25 BUMN yang diminta untuk mengambil manfaat dari program amnesti pajak tersebut.
Dia mengatakan, pihaknya memang menargetkan BUMN dapat menampung dana dari tax amnesty hingga Rp300 triliun. Namun, tidak menutup kemungkinan BUMN bisa ketiban rezeki menampung dana tax amnesty hingga Rp500 triliun jika nantinya banyak dana-dana dari luar negeri yang masuk.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, Pertamina memiliki proyek besar cukup banyak. Karena itu kebutuhan biayanya pun begitu tinggi. Untuk menutupinya, Wianda berharap dana repatriasi dapat menjadi salah satu sumber pendanaan.
Proyeknya meliputi, dua kilang baru di Bontang dan Tuban. Bontang dan Tuban butuh USD10-14 miliar. Sedangkan untuk upgrading Cilacap, Balikpapan, Balongan, sama Dumai, masing-masing USD4 miliar.
"Tidak ada masalah, yang penting dana tersebut asalnya harus jelas, milik swasta atau milik siapa. Jika misalnya swasta ikut bangun kilang kan boleh," kata dia di Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Dia menambahkan selain kejelasan datangnya dana tersebut, menurutnya yang lebih penting lagi yakni seputar aliran alokasinya. "Bukan negara lho ya, tapi yang punya duit. Jadi dana itu masuk ke bank, kemudian uang itu dijamin oleh bank dan digunakan oleh Pertamina ya boleh saja karena mekanisme itu biasa," lanjutnya.
Cara lainnya menurut Satya yakni dana yang datang langsung ke Pertamina dan digunakan untuk investasi kilang. "Cara partisipasinya dia bisa setor ke pemilik poyek atau bilang ke Pertamina silahkan gunakan dananya. Tapi bisa juga gunakan mekanisme uang masuk ke bank nasional dan kemudian bank yang mengelola," tutup dia.
Sebagai informasi sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno telah siaga menyiapkan perusahaan pelat merah untuk menangkap dana repatriasi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty. Setidaknya, ada 25 BUMN yang diminta untuk mengambil manfaat dari program amnesti pajak tersebut.
Dia mengatakan, pihaknya memang menargetkan BUMN dapat menampung dana dari tax amnesty hingga Rp300 triliun. Namun, tidak menutup kemungkinan BUMN bisa ketiban rezeki menampung dana tax amnesty hingga Rp500 triliun jika nantinya banyak dana-dana dari luar negeri yang masuk.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, Pertamina memiliki proyek besar cukup banyak. Karena itu kebutuhan biayanya pun begitu tinggi. Untuk menutupinya, Wianda berharap dana repatriasi dapat menjadi salah satu sumber pendanaan.
Proyeknya meliputi, dua kilang baru di Bontang dan Tuban. Bontang dan Tuban butuh USD10-14 miliar. Sedangkan untuk upgrading Cilacap, Balikpapan, Balongan, sama Dumai, masing-masing USD4 miliar.
(akr)
Lihat Juga :
