DPR Maklumi Target APBN 2016 Meleset
Selasa, 16 Agustus 2016 - 13:34 WIB
DPR Maklumi Target APBN 2016 Meleset
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafidz Tohir memaklumi jika defisit anggaran pemerintah mencapai 2,08% sampai awal Agustus 2016. Padahal, untuk tahun ini saja defisit anggaran dipatok 2,35%.
Menurutnya, memang tahun ini tahun sulit terhitung sejak reformasi berlangsung. Defisit membengkak bukan tanpa alasan melainkan karena ekonomi global juga sedang melemah.
"Kita memang memaklumi. Memang APBN kita 2016 ini yang paling sulit sejak reformasi yang dulu itu," katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Dia mengatakan, jika diperhatikan, indikator untuk memompa pertumbuhan memang agak banyak yang menemui rintangan dan kendala di berbagai sektor. "Seperti pendapatan pajak kita tidak sesuai dengan ekspektasi dan beberapa indikator di sektor rill yang tidak tercapai," ujarnya.
Hal ini, lanjut Hafidz, karena pertumbuhan di sektor industri tidak berjalan. Pemerintah dinilai gagal memanage industri kecil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Padahal, Presiden sudah kita minta untuk serius memperhatikan KUR di mana itu basis industri kecil kita berjalan. Kalau kita lihat serapan KUR sudah sampai 50% lebih Rp60 triliun pada periode Juli 2016. Artinya, mustinya sudah berjalan untuk menstimulus industri kecil kita," pungkas dia.
Menurutnya, memang tahun ini tahun sulit terhitung sejak reformasi berlangsung. Defisit membengkak bukan tanpa alasan melainkan karena ekonomi global juga sedang melemah.
"Kita memang memaklumi. Memang APBN kita 2016 ini yang paling sulit sejak reformasi yang dulu itu," katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Dia mengatakan, jika diperhatikan, indikator untuk memompa pertumbuhan memang agak banyak yang menemui rintangan dan kendala di berbagai sektor. "Seperti pendapatan pajak kita tidak sesuai dengan ekspektasi dan beberapa indikator di sektor rill yang tidak tercapai," ujarnya.
Hal ini, lanjut Hafidz, karena pertumbuhan di sektor industri tidak berjalan. Pemerintah dinilai gagal memanage industri kecil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Padahal, Presiden sudah kita minta untuk serius memperhatikan KUR di mana itu basis industri kecil kita berjalan. Kalau kita lihat serapan KUR sudah sampai 50% lebih Rp60 triliun pada periode Juli 2016. Artinya, mustinya sudah berjalan untuk menstimulus industri kecil kita," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
