Jokowi Didesak Tunjuk Menteri ESDM dari Non Partai
Sabtu, 20 Agustus 2016 - 17:02 WIB
Jokowi Didesak Tunjuk Menteri ESDM dari Non Partai
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menyeleksi dan memilih Menteri Energi Sumber Daya Energi (ESDM) yang bukan berasal dari partai politik Hal ini bukan tanpa alasanya, pasalnya menurut Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi hal itu untuk menghindari kerugian negara dalam pengambilan keputusan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya energi.
(Baca Juga: Pencopotan Arcandra dari Posisi Menteri ESDM Dinilai Prematur)
Dia menambahkan meskipun anggaran Kementerian ESDM tidak sebesar kementerian-kementerian lain, namun keputusan Menteri ESDM terkait industri minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba) nilainya bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Menurutnya jika hal ini tidak dikelola dengan baik hanya karena menteri yang memiliki kepentingan dari partai, maka sektor strategis itu akan morat-marit.
"Saya hanya mau bilang, jika orang partai dikhawatirkan ini menjadi sasaran korupsi bagi partai tadi. Jadi saya tegaskan untuk posisi Menteri ESDM kalau bisa jangan dari orang partai," ungkap Fahmi di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
(Baca Juga: Pengganti Arcandra Disarankan Ketua DPR dari Kalangan Profesional)
Menurutnya selain disinyalir bakal mengutamakan kepentingan partainya, orang-orang partai akan tergoda dengan nilai ribuan triliun dari industri yang ditangani oleh Kementerian ESDM. Dia mencontohkan misalnya keputusan ekspor konsentrat yang dilakukan Freeport yang jumlahnya sangat besar.
"Karena kalau dia orang partai, dia tidak independent. Tidak bebas dalam memutuskan dan bisa saja meminta imbalan. Selain itu, blok-blok yang sudah habis masa kontraknya harus dikembalikan ke negara. Tetapi kalau orang partai bisa saja diperpanjang, Jero Wacik itu hampir saja memperpanjang Blok Masela oleh Total," lanjut dia
Fahmi mengemukakan kalaupun memang mau memilih orang-orang partai, hendaknya dapat dipilih menjadi Menteri ESDM kala organisasi kepartaian di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut karena saat ini untuk menjadi ketua partai politik harus mengeluarkan dana besar dan masih banyak kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri.
"Jadi ya, yang aman itu memang yang bersih dari partai, yang non partai, kecuali sistem kepartaian kita sudah berubah dengan baik. Coba dari mana uangnya untuk jadi ketua partai, kalau dia jadi Menteri ESDM dikhawatirkan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia," tutupnya.
(Baca Juga: Pencopotan Arcandra dari Posisi Menteri ESDM Dinilai Prematur)
Dia menambahkan meskipun anggaran Kementerian ESDM tidak sebesar kementerian-kementerian lain, namun keputusan Menteri ESDM terkait industri minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba) nilainya bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Menurutnya jika hal ini tidak dikelola dengan baik hanya karena menteri yang memiliki kepentingan dari partai, maka sektor strategis itu akan morat-marit.
"Saya hanya mau bilang, jika orang partai dikhawatirkan ini menjadi sasaran korupsi bagi partai tadi. Jadi saya tegaskan untuk posisi Menteri ESDM kalau bisa jangan dari orang partai," ungkap Fahmi di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
(Baca Juga: Pengganti Arcandra Disarankan Ketua DPR dari Kalangan Profesional)
Menurutnya selain disinyalir bakal mengutamakan kepentingan partainya, orang-orang partai akan tergoda dengan nilai ribuan triliun dari industri yang ditangani oleh Kementerian ESDM. Dia mencontohkan misalnya keputusan ekspor konsentrat yang dilakukan Freeport yang jumlahnya sangat besar.
"Karena kalau dia orang partai, dia tidak independent. Tidak bebas dalam memutuskan dan bisa saja meminta imbalan. Selain itu, blok-blok yang sudah habis masa kontraknya harus dikembalikan ke negara. Tetapi kalau orang partai bisa saja diperpanjang, Jero Wacik itu hampir saja memperpanjang Blok Masela oleh Total," lanjut dia
Fahmi mengemukakan kalaupun memang mau memilih orang-orang partai, hendaknya dapat dipilih menjadi Menteri ESDM kala organisasi kepartaian di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut karena saat ini untuk menjadi ketua partai politik harus mengeluarkan dana besar dan masih banyak kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri.
"Jadi ya, yang aman itu memang yang bersih dari partai, yang non partai, kecuali sistem kepartaian kita sudah berubah dengan baik. Coba dari mana uangnya untuk jadi ketua partai, kalau dia jadi Menteri ESDM dikhawatirkan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
