Sri Mulyani: BUMN Sakit Jangan Dijadikan Induk Holding

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan rencana holdingisasi harus bisa membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih profesional dan transparan. Menurutnya, perusahaan yang akan dijadikan induk BUMN haruslah yang sehat.

"Jangan justru melindungi korporat yang sangat tidak efisien, bahkan menyengsarakan banyak pihak. Pada akhirnya, masyarakat harus menanggung beban korporasi yang tidak efisien, yang rugi terus, minta tambahan modal terus, yang berdarah-darah terus," ujar Ani--sapaan akrabnya--di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Perempuan asal Bandar Lampung ini menerangkan, bukan hal bijaksana menjadikan perusahaan yang tidak sehat menjadi induk holding. Ketidakefisienan tersebut hanya akan menambah utang-utang baru.

Pernyataan Menkeu ini menjadi pengingat agar Kementerian BUMN tidak tergesa-gesa dalam melakukan holdingisasi BUMN. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana membentuk enam holding BUMN. Yaitu Holding BUMN Pertambangan, Holding BUMN Migas, Holding Perumahan, Holding BUMN Jasa Keuangan, Holding Jalan Tol, dan Holding BUMN Pangan.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri memandang rencana pembentukan Holding BUMN Migas jangan sampai memengaruhi kinerja perusahaan yang bersangkutan. Holding BUMN harus profesional dan transparan.

"PGN merupakan BUMN yang tidak ada masalah, tingkat efisiensinya tinggi, dan ekternalitasnya tinggi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/8/2016).

Dalam catatan Faisal, kinerja PGN terbilang positif dengan membukukan laba bersih USD401,2 juta pada tahun 2015. Perolehan tersebut setara 13% dari pendapatan usaha yang sebesar USD3,07 miliar.