BI Ungkap Potensi Keuangan Inklusif di Depan Ratu Maxima
Kamis, 01 September 2016 - 17:41 WIB
BI Ungkap Potensi Keuangan Inklusif di Depan Ratu Maxima
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memandang, bahwa keuangan inklusif telah menjadi prioritas nasional Indonesia. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa potensi keuangan inklusif di Indonesia masih sangat besar.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengatakan, berdasarkan hasil survei Bank Dunia (2014), hanya sebesar 36% dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank.
Sebagai pedoman untuk implementasi keuangan inklusif, sejak tahun 2012, Bank Indonesia (BI) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas memprakasai pedoman Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
"Sebagai otoritas sistem pembayaran, untuk mendukung implementasi SNKI, BI mendukung peningkatan keuangan inklusif melalui pengembangan di sistem pembayaran dengan penggunaan instrumen non tunai," kata Agus saat menerima kunjungan kerja Ratu Maxima dari Belanda ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Dia memaparkan, program unggulan keuangan inklusif yang dilakukan BI, yaitu pengembangan inovasi saluran distribusi, produk dan jasa dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memfasilitasi intermediasi, penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai, interkoneksi antar penerbit uang elektronik, remitansi secara Non Tunai, kemudian perluasan ekosistem melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta edukasi Keuangan.
Untuk mendukung program keuangan inklusif tersebut, lanjut Agus, BI juga aktif berperan dalam pengembangan UMKM melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) dan Program Pengendalian Inflasi.
Secara global, BI juga aktif dalam mendukung inisiatif global dalam Financial Inclusion. Hal tersebut tercemin dalam kepemimpinan BI dalam forum G20, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Working Group Financial Inclusion (WG FINC) ASEAN, World Bank, APEC dan OECD.
Di sisi lain, kunjungan kerja dari Ratu Maxima bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan program keuangan inklusif baik secara global maupun di Indonesia. Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program keuangan inklusif di Indonesia yang telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
"Dengan kunjungan dari Ratu Maxima tersebut, diharapkan dapat mendukung implementasi program keuangan inklusif di Indonesia," imbuh Agus.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengatakan, berdasarkan hasil survei Bank Dunia (2014), hanya sebesar 36% dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank.
Sebagai pedoman untuk implementasi keuangan inklusif, sejak tahun 2012, Bank Indonesia (BI) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas memprakasai pedoman Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
"Sebagai otoritas sistem pembayaran, untuk mendukung implementasi SNKI, BI mendukung peningkatan keuangan inklusif melalui pengembangan di sistem pembayaran dengan penggunaan instrumen non tunai," kata Agus saat menerima kunjungan kerja Ratu Maxima dari Belanda ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Dia memaparkan, program unggulan keuangan inklusif yang dilakukan BI, yaitu pengembangan inovasi saluran distribusi, produk dan jasa dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memfasilitasi intermediasi, penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai, interkoneksi antar penerbit uang elektronik, remitansi secara Non Tunai, kemudian perluasan ekosistem melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta edukasi Keuangan.
Untuk mendukung program keuangan inklusif tersebut, lanjut Agus, BI juga aktif berperan dalam pengembangan UMKM melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) dan Program Pengendalian Inflasi.
Secara global, BI juga aktif dalam mendukung inisiatif global dalam Financial Inclusion. Hal tersebut tercemin dalam kepemimpinan BI dalam forum G20, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Working Group Financial Inclusion (WG FINC) ASEAN, World Bank, APEC dan OECD.
Di sisi lain, kunjungan kerja dari Ratu Maxima bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan program keuangan inklusif baik secara global maupun di Indonesia. Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program keuangan inklusif di Indonesia yang telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
"Dengan kunjungan dari Ratu Maxima tersebut, diharapkan dapat mendukung implementasi program keuangan inklusif di Indonesia," imbuh Agus.
(akr)
