Jokowi Diminta Tunjuk Menteri ESDM dari Profesional
Rabu, 07 September 2016 - 20:31 WIB
Jokowi Diminta Tunjuk Menteri ESDM dari Profesional
A
A
A
DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Presiden Joko Widodo akan segera menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Kriteria sosok tersebut yang cakap dalam mengelola sektor energi, migas, dan mineral.
"Feeling saya, pekan depan sudah ada menteri definitif," ujar dia di acara Forum Group Discussion bertajuk “Realisasi Visi Eksplorasi Migas Nasional” di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (7/9/2016).
Menurut dia, Presiden sudah mengantongi nama yang akan didapuk sebagai orang nomor satu di Kementerian ESDM. Kabar beredar tidak menutup kemungkinan bahwa Arcandra Tahar bakal kembali menjabat Menteri ESDM.
Dan Luhut kembali membeberkan latar belakang Menteri ESDM definitif berasal dari kalangan profesional. Hal ini senada dengan permintaan khalayak agar Menteri ESDM berasal dari kalangan profesional bukan partai politik.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Zulkieflimansyah berharap Presiden segera menunjuk Menteri ESDM secepatnya dan dari kalangan profesional. Pasalnya, sektor tersebut sangat strategis, apalagi banyak kendala yang harus diselesaikan, baik dari sektor migas, ketenagalistrikan, plus pertambangan.
Dia menambahkan, lesunya sektor migas dan batubara saat ini menjadi penting bagi Presiden untuk menunjuk menteri definitif yang sanggup mengelola sektor di atas tadi. Bahkan tidak kalah penting, saat ini DPR sedang membahas revisi Undang-undang Migas dan UU Minerba.
“Saat ini kami sedang membahas revisi UU Migas dan minerba kalau tidak segera ditunjuk menteri difinitif, kapan sektor ini mampu bekerja,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa berharap Menteri ESDM terpilih adalah sosok yang mengerti masalah di ESDM. Apabila dipilih menteri yang tak menguasai masalah, dikhawatirkan bakal memakan waktu memahami beragam masalah di sektor ESDM.
Pasalnya masa kerja kabinet praktis tersisa sekitar dua tahun di tengah berbagai persoalan sektor energi yang mendesak diselesaikan. Selain menguasai masalah, sosok tersebut adalah sosok yang harus berintegritas dan dipercaya penuh oleh Presiden. “Presiden harus memilih yang bukan amatiran, apalagi sosok yang gampang dikendalikan untuk kepentingan. Itu akan membahayakan,” ujar Fabby.
Direktur Eksekutif Refor-Miners Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, Presiden harus mampu mengembalikan sektor ESDM ke khitahnya yaitu kembali kepada Pasal 33 UUD 1945. (Baca: Respons Luhut Dengar Kabar Arcandra Tahar Jadi WNI Lagi)
“Tentu Pak Jokowi sudah tahu figur mana yang harus di pilih yaitu jujur dan berintegritas. Permasalahan migas dan minerba sangat komplek sehingga bagaimana sektor strategis ini mampu dibawa untuk mewujudkan menjadi bangsa yang besar,” ujarnya.
Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmi Radhi mengungkapkan, Presiden harus mampu memilih Menteri ESDM definitif pengganti Arcandra dengan menjunjung tinggi nasionalisme, jujur, profesional dan berintegritas. Dia meminta kepada Presiden Joko Widodo agar komandan sektor ESDM bukan dari partai politik dan pengusaha, mengingat sektor ESDM menangani proyek-proyek besar migas, minerba dan kelistrikan.
”Karena ini sektor strategis dan mengelola uang triliunan, saya berharap yang dipilih Presiden bukan partisan,” katanya. Fahmi mengatakan, sektor energi bersinggungan langsung dengan kekayaan alam bangsa, bila di serahkan pada orang partai ditakutkan banyak hal negatif dalam setiap keputusannya. Salah satunya adalah korupsi.
Misalnya dalam memutuskan perpanjangan ekspor konsentrat, lanjut dia, bisa saja perusahaan tambang memberikan imbalan besar kepada orang nomor satu di bidang energi ini. Kemudian dengan uang itu, bisa saja Menteri ESDM dari kalangan partai menggunakannya untuk pengembangan kinerja partai atau lainnya. “Kalau orang partai barang kali akan tergoda dengan kekayaan alam itu, sebaiknya memang dari non partai,” jelasnya.
"Feeling saya, pekan depan sudah ada menteri definitif," ujar dia di acara Forum Group Discussion bertajuk “Realisasi Visi Eksplorasi Migas Nasional” di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (7/9/2016).
Menurut dia, Presiden sudah mengantongi nama yang akan didapuk sebagai orang nomor satu di Kementerian ESDM. Kabar beredar tidak menutup kemungkinan bahwa Arcandra Tahar bakal kembali menjabat Menteri ESDM.
Dan Luhut kembali membeberkan latar belakang Menteri ESDM definitif berasal dari kalangan profesional. Hal ini senada dengan permintaan khalayak agar Menteri ESDM berasal dari kalangan profesional bukan partai politik.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Zulkieflimansyah berharap Presiden segera menunjuk Menteri ESDM secepatnya dan dari kalangan profesional. Pasalnya, sektor tersebut sangat strategis, apalagi banyak kendala yang harus diselesaikan, baik dari sektor migas, ketenagalistrikan, plus pertambangan.
Dia menambahkan, lesunya sektor migas dan batubara saat ini menjadi penting bagi Presiden untuk menunjuk menteri definitif yang sanggup mengelola sektor di atas tadi. Bahkan tidak kalah penting, saat ini DPR sedang membahas revisi Undang-undang Migas dan UU Minerba.
“Saat ini kami sedang membahas revisi UU Migas dan minerba kalau tidak segera ditunjuk menteri difinitif, kapan sektor ini mampu bekerja,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa berharap Menteri ESDM terpilih adalah sosok yang mengerti masalah di ESDM. Apabila dipilih menteri yang tak menguasai masalah, dikhawatirkan bakal memakan waktu memahami beragam masalah di sektor ESDM.
Pasalnya masa kerja kabinet praktis tersisa sekitar dua tahun di tengah berbagai persoalan sektor energi yang mendesak diselesaikan. Selain menguasai masalah, sosok tersebut adalah sosok yang harus berintegritas dan dipercaya penuh oleh Presiden. “Presiden harus memilih yang bukan amatiran, apalagi sosok yang gampang dikendalikan untuk kepentingan. Itu akan membahayakan,” ujar Fabby.
Direktur Eksekutif Refor-Miners Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, Presiden harus mampu mengembalikan sektor ESDM ke khitahnya yaitu kembali kepada Pasal 33 UUD 1945. (Baca: Respons Luhut Dengar Kabar Arcandra Tahar Jadi WNI Lagi)
“Tentu Pak Jokowi sudah tahu figur mana yang harus di pilih yaitu jujur dan berintegritas. Permasalahan migas dan minerba sangat komplek sehingga bagaimana sektor strategis ini mampu dibawa untuk mewujudkan menjadi bangsa yang besar,” ujarnya.
Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmi Radhi mengungkapkan, Presiden harus mampu memilih Menteri ESDM definitif pengganti Arcandra dengan menjunjung tinggi nasionalisme, jujur, profesional dan berintegritas. Dia meminta kepada Presiden Joko Widodo agar komandan sektor ESDM bukan dari partai politik dan pengusaha, mengingat sektor ESDM menangani proyek-proyek besar migas, minerba dan kelistrikan.
”Karena ini sektor strategis dan mengelola uang triliunan, saya berharap yang dipilih Presiden bukan partisan,” katanya. Fahmi mengatakan, sektor energi bersinggungan langsung dengan kekayaan alam bangsa, bila di serahkan pada orang partai ditakutkan banyak hal negatif dalam setiap keputusannya. Salah satunya adalah korupsi.
Misalnya dalam memutuskan perpanjangan ekspor konsentrat, lanjut dia, bisa saja perusahaan tambang memberikan imbalan besar kepada orang nomor satu di bidang energi ini. Kemudian dengan uang itu, bisa saja Menteri ESDM dari kalangan partai menggunakannya untuk pengembangan kinerja partai atau lainnya. “Kalau orang partai barang kali akan tergoda dengan kekayaan alam itu, sebaiknya memang dari non partai,” jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
