Jokowi Tak Mau Subsidi dan Bansos Timbulkan Ketergantungan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) untuk membuat masyarakat penerima bantuan semakin mandiri dan kuat. Jokowi tidak mau bantuan sosial yang diberikan pemerintah malah membuat masyarakat malas dan ketergantungan.
Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kabinet terbatas (ratas) mengenai Penganggaran Subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, semakin mandiri dan semakin berdaya. Tidak justru menimbulkan ketergantungan, ini yang perlu digarisbawahi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar pemberian bantuan sosial turut mempertimbangkan kondisi kesehatan fiskal Indonesia. Menurutnya, dana bansos dan subsidi yang berbasis individu, keluarga, rumah tangga, dan usaha dapat dikombinasikan dengan dana desa yang berbasis kewilayahan maupun berbasis sektoral.
Untuk diketahui, belanja subsidi dalam APBNP 2016 mencapai Rp177,8 triliun atau 13,6% dari total belanja pemerintah pusat. Dari dana tersebut, Rp94,4 triliun diantaranya untuk subsidi energi dan sisanya Rp83,4 triliun untuk subsidi nonenergi.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam APBNP 2016 sebesar Rp59 triliun dan Rp47 triliun untuk dana desa.
"Kita harus memastikan belanja subsidi dan belanja bansos yang sudah dialokasikan dalam APBN bisa semakin efektif mengurangi kemiskinan, ketimpangan. Agar belanja subsidi bantuan sosial itu tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh, baik perencanaan, pembiayaan, sampai sistem penyalurannya," pungkas Jokowi.
Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kabinet terbatas (ratas) mengenai Penganggaran Subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, semakin mandiri dan semakin berdaya. Tidak justru menimbulkan ketergantungan, ini yang perlu digarisbawahi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar pemberian bantuan sosial turut mempertimbangkan kondisi kesehatan fiskal Indonesia. Menurutnya, dana bansos dan subsidi yang berbasis individu, keluarga, rumah tangga, dan usaha dapat dikombinasikan dengan dana desa yang berbasis kewilayahan maupun berbasis sektoral.
Untuk diketahui, belanja subsidi dalam APBNP 2016 mencapai Rp177,8 triliun atau 13,6% dari total belanja pemerintah pusat. Dari dana tersebut, Rp94,4 triliun diantaranya untuk subsidi energi dan sisanya Rp83,4 triliun untuk subsidi nonenergi.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam APBNP 2016 sebesar Rp59 triliun dan Rp47 triliun untuk dana desa.
"Kita harus memastikan belanja subsidi dan belanja bansos yang sudah dialokasikan dalam APBN bisa semakin efektif mengurangi kemiskinan, ketimpangan. Agar belanja subsidi bantuan sosial itu tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh, baik perencanaan, pembiayaan, sampai sistem penyalurannya," pungkas Jokowi.
(izz)