BI: Inflasi 2018 Mengarah ke Angka 3,5%
Selasa, 27 September 2016 - 01:24 WIB
BI: Inflasi 2018 Mengarah ke Angka 3,5%
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi secara umum inflasi pada 2018 mengarah ke angka 3,5% plus minus 1%. Sementara, pada 2016 BI mencermati inflasi masih berada di angka 4% plus minus 1%.
"Dari kajian Agustus, kami melakukan koordinasi untuk pengendalian tim inflasi. BI melihat ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait beberapa daerah, di mana ada tekanan dari biaya angkutan udara," ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Jakarta, Senin (26/9/2016).
Pasalnya, lanjut dia, di beberapa daerah masih terdapat jumlah penerbangan yang terbatas pada saat hari besar atau hari keagamaan. Sehingga, menyebabkan harga naik dan dapat menekan inflasi.
"Makanya, ini tentu kita harapkan dalam koordinasi BI, pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) bisa diperbaiki," ungkapnya.
Sementara, terkait dengan pertemuan koordinasi dengan pemerintah, diharapkan daerah-daerah tersebut dapat mempersiapkan dana operasi pasar (OP). Pasalnya, menurut Agus, belum semua daerah menyiapkan suatu dana mekanisme untuk operasi pasar yang biasa digunakan untuk menekan harga kebutuhan pangan saat perayaan hari keagamaan tiba.
"Tentu ada hukumnya mesti disiapkan, diberikan dana, lalu diberikan tata kelola atau governance yang baik. Kemudian dilakukan kegiatan OP, sehingga kita harapkan lebih baik di 2017," jelas Agus.
Dengan demikian, kebijakan pelonggaran yang dilakukan BI dalam rangka meng-address pelemahan ekonomi dan ditopang dengan rendahnya inflasi masih dapat terjaga.
Sementara, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menuturkan, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2017 lebih baik dibanding 2016. Di mana range pertumbuhan ekonomi akan berada di angka 5,1%-5,5%.
"Hingga kuartal II, kita sudah lihat ada recovery. Perbaikan harga komodiats tambang dan perkebunan menolong pertumbuhan ekonomi di Sumatera dibanding kuartal 1-3 tahun lalu," jelas dia.
Di pulau Jawa, juga sudah ada perbaikan ekonomi lantaran stabilitas kurs nilai tukar. "Jadi, kalau kami sampaikan ada pelemahan ekonomi global dan ekonomi Indonesia belum kuat tapi bukan trend menurun. Tapi memang kami ingin recovery ini bisa lebih cepat, maka BI bantu dengan lakukan pelonggaran moneter," ungkap Mirza.
Secara umum, BI melihat fundamental ekonomi nasional cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan inflasi yang masih dalam sasaran 4% plus minus 1%, Current Account Defisit (CAD/neraca transaksi berjalan) sebesar 2,4% dari PDB, serta nilai tukar rupiah yang stabil dan positif sejak awal tahun.
"Kita melihat CAD sekarang di kuartal III itu diperkirakan sedikit lebih besar defisitnya dibanding sebelumnya. Sebelumnya kita perkirakan 2,3% dari PDB, kalau sekarang 2,4% dari PDB," ujarnya.
Meski demikian, diperkirakan neraca transaksi berjalan di akhir 2016 nanti akan berada pada angka 2,2% dari PDB. BI juga memandang positif paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah dan kebijakan amnesti pajak yang mendapat sentimen positif bagi pasar.
Ke depan, BI akan terus berkoordinasi bersama pemerintah menyiapkan langkah kebijakan agar implementasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat berdampak optimal bagi perekonomian nasional.
Pihaknya berharap perubahan suku bunga kebijakan dari BI rate menjadi 7-Day Repo Rate bisa mempercepat transmisi kebijakan moneter sehingga mendorong laju pertumbuhan kredit lebih cepat di tahun ini.
"Dari kajian Agustus, kami melakukan koordinasi untuk pengendalian tim inflasi. BI melihat ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait beberapa daerah, di mana ada tekanan dari biaya angkutan udara," ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Jakarta, Senin (26/9/2016).
Pasalnya, lanjut dia, di beberapa daerah masih terdapat jumlah penerbangan yang terbatas pada saat hari besar atau hari keagamaan. Sehingga, menyebabkan harga naik dan dapat menekan inflasi.
"Makanya, ini tentu kita harapkan dalam koordinasi BI, pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) bisa diperbaiki," ungkapnya.
Sementara, terkait dengan pertemuan koordinasi dengan pemerintah, diharapkan daerah-daerah tersebut dapat mempersiapkan dana operasi pasar (OP). Pasalnya, menurut Agus, belum semua daerah menyiapkan suatu dana mekanisme untuk operasi pasar yang biasa digunakan untuk menekan harga kebutuhan pangan saat perayaan hari keagamaan tiba.
"Tentu ada hukumnya mesti disiapkan, diberikan dana, lalu diberikan tata kelola atau governance yang baik. Kemudian dilakukan kegiatan OP, sehingga kita harapkan lebih baik di 2017," jelas Agus.
Dengan demikian, kebijakan pelonggaran yang dilakukan BI dalam rangka meng-address pelemahan ekonomi dan ditopang dengan rendahnya inflasi masih dapat terjaga.
Sementara, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menuturkan, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2017 lebih baik dibanding 2016. Di mana range pertumbuhan ekonomi akan berada di angka 5,1%-5,5%.
"Hingga kuartal II, kita sudah lihat ada recovery. Perbaikan harga komodiats tambang dan perkebunan menolong pertumbuhan ekonomi di Sumatera dibanding kuartal 1-3 tahun lalu," jelas dia.
Di pulau Jawa, juga sudah ada perbaikan ekonomi lantaran stabilitas kurs nilai tukar. "Jadi, kalau kami sampaikan ada pelemahan ekonomi global dan ekonomi Indonesia belum kuat tapi bukan trend menurun. Tapi memang kami ingin recovery ini bisa lebih cepat, maka BI bantu dengan lakukan pelonggaran moneter," ungkap Mirza.
Secara umum, BI melihat fundamental ekonomi nasional cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan inflasi yang masih dalam sasaran 4% plus minus 1%, Current Account Defisit (CAD/neraca transaksi berjalan) sebesar 2,4% dari PDB, serta nilai tukar rupiah yang stabil dan positif sejak awal tahun.
"Kita melihat CAD sekarang di kuartal III itu diperkirakan sedikit lebih besar defisitnya dibanding sebelumnya. Sebelumnya kita perkirakan 2,3% dari PDB, kalau sekarang 2,4% dari PDB," ujarnya.
Meski demikian, diperkirakan neraca transaksi berjalan di akhir 2016 nanti akan berada pada angka 2,2% dari PDB. BI juga memandang positif paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah dan kebijakan amnesti pajak yang mendapat sentimen positif bagi pasar.
Ke depan, BI akan terus berkoordinasi bersama pemerintah menyiapkan langkah kebijakan agar implementasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat berdampak optimal bagi perekonomian nasional.
Pihaknya berharap perubahan suku bunga kebijakan dari BI rate menjadi 7-Day Repo Rate bisa mempercepat transmisi kebijakan moneter sehingga mendorong laju pertumbuhan kredit lebih cepat di tahun ini.
(izz)
Lihat Juga :
