Pemerintah-DPR Akhirnya Sepakat Empat BUMN Right Issue
Rabu, 05 Oktober 2016 - 14:51 WIB
Pemerintah-DPR Akhirnya Sepakat Empat BUMN Right Issue
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja hari ini menyetujui penerbitan saham baru (rights issue) empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nilai right issue tersebut disepakati sebesar Rp14 triliun.
Dalam rapat tersebut, dari pemerintah diwakili oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena sedang bertandang ke Washington DC.
(Baca: DPR Persoalkan Rights Issue BUMN, Ini Jawaban Menko Darmin)
"Maka, dari 10 fraksi yang tercatat, delapan setuju, satu tidak, dan satu lagi belum hadir. Yang setuju, tentu saja memberikan catatan, tapi secara garis besar, ini bisa disetujui," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng saat membacakan hasil keputusan rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Delapan fraksi tersebut menyetujui privatisasi melalui skema right issue senilai Rp14 triliun dengan rincian, sebesar Rp9 triliun berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Rp5 triliun dari investor publik.
Keempat BUMN yang disepakati right issue tersebut yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT PP Tbk (PTPP).
Beberapa fraksi yang setuju dan memberikan catatan yakni Golkar menyetujui dengan catatan right issue hanya diperbolehkan untuk tujuan-tujuan fokus perusahaan.
Fraksi Nasdem memberikan catatan bahwa di saat kondisi fiskal Indonesia yang sedang mengalami guncangan, diharapkan suntikan modal ini dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk tujuan memacu pertumbuhan ekonomi.
Sementara Fraksi Gerindra menolak, mereka lebih mempertimbangkan pada kondisi keuangan negara yang belum sehat, sehingga harus banyak penghematan di sana sini untuk menstabilkan kondisi keuangan negara.
Dalam rapat tersebut, dari pemerintah diwakili oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena sedang bertandang ke Washington DC.
(Baca: DPR Persoalkan Rights Issue BUMN, Ini Jawaban Menko Darmin)
"Maka, dari 10 fraksi yang tercatat, delapan setuju, satu tidak, dan satu lagi belum hadir. Yang setuju, tentu saja memberikan catatan, tapi secara garis besar, ini bisa disetujui," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng saat membacakan hasil keputusan rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Delapan fraksi tersebut menyetujui privatisasi melalui skema right issue senilai Rp14 triliun dengan rincian, sebesar Rp9 triliun berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Rp5 triliun dari investor publik.
Keempat BUMN yang disepakati right issue tersebut yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT PP Tbk (PTPP).
Beberapa fraksi yang setuju dan memberikan catatan yakni Golkar menyetujui dengan catatan right issue hanya diperbolehkan untuk tujuan-tujuan fokus perusahaan.
Fraksi Nasdem memberikan catatan bahwa di saat kondisi fiskal Indonesia yang sedang mengalami guncangan, diharapkan suntikan modal ini dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk tujuan memacu pertumbuhan ekonomi.
Sementara Fraksi Gerindra menolak, mereka lebih mempertimbangkan pada kondisi keuangan negara yang belum sehat, sehingga harus banyak penghematan di sana sini untuk menstabilkan kondisi keuangan negara.
(izz)
Lihat Juga :
