Dicuekin Gubernur, Menteri Susi Minta Bantuan Jokowi
Rabu, 05 Oktober 2016 - 18:33 WIB
Dicuekin Gubernur, Menteri Susi Minta Bantuan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan untuk nelayan kecil tidak perlu mengurus izin untuk menangkap ikan. Selama ini Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dijalankan gubernur dan bupati.
Menurutnya, nelayan dengan kapal berukuran maksimal 10 gross ton (GT) tidak lagi perlu mengurus izin Surat Laik Operasi (SLO) ataupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebelum menangkap ikan.
Melalui Surat Edaran (SE) yang diterbitkannya pada 7 November 2014, dia mengaku telah menginstruksikan agar gubernur dan bupati tidak memberikan persyaratan kepada nelayan kecil untuk mengurus SLO ataupun SIPI terlebih dahulu sebelum menangkap ikan. Namun, hingga saat ini persyaratan itu masih dijalankan untuk kapal-kapal kecil di bawah 10 GT.
"Sebetulnya Menteri Kelautan dan Perikanan pada 7 November 2014 telah membuat SE kepada gubernur dan bupati untuk membebaskan izin persyaratan untuk menangkap ikan maupun berlayar. SLO dan SIPI sudah tidak diperlukan lagi untuk kapal sampai 10 GT," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Susi mengatakan, para gubernur dan bupati tersebut sama sekali tidak menggubris perintahnya dalam surat edaran tersebut. Karena itu, mantan Bos Susi Air ini memutuskan untuk meminta Presiden Jokowi menerbitkan aturan mengenai pembebasan persyaratan penangkapan ikan bagi nelayan kecil.
Hal itu, kata dia, agar Pemda tunduk pada aturan yang telah ditetapkan tersebut. "Karena, banyak daerah tidak mau mendengar. Jadi, Presiden akan membuat Inpres atau Perpres yang membebaskan kapal di bawah 10 GT untuk tidak perlu lagi izin," tandasnya.
Baca Juga:
Menteri Susi Bongkar Pungli Pengukuran Ulang Kapal
Menteri Susi Buka Posko Penggantian Alat Tangkap Ikan
Menurutnya, nelayan dengan kapal berukuran maksimal 10 gross ton (GT) tidak lagi perlu mengurus izin Surat Laik Operasi (SLO) ataupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebelum menangkap ikan.
Melalui Surat Edaran (SE) yang diterbitkannya pada 7 November 2014, dia mengaku telah menginstruksikan agar gubernur dan bupati tidak memberikan persyaratan kepada nelayan kecil untuk mengurus SLO ataupun SIPI terlebih dahulu sebelum menangkap ikan. Namun, hingga saat ini persyaratan itu masih dijalankan untuk kapal-kapal kecil di bawah 10 GT.
"Sebetulnya Menteri Kelautan dan Perikanan pada 7 November 2014 telah membuat SE kepada gubernur dan bupati untuk membebaskan izin persyaratan untuk menangkap ikan maupun berlayar. SLO dan SIPI sudah tidak diperlukan lagi untuk kapal sampai 10 GT," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Susi mengatakan, para gubernur dan bupati tersebut sama sekali tidak menggubris perintahnya dalam surat edaran tersebut. Karena itu, mantan Bos Susi Air ini memutuskan untuk meminta Presiden Jokowi menerbitkan aturan mengenai pembebasan persyaratan penangkapan ikan bagi nelayan kecil.
Hal itu, kata dia, agar Pemda tunduk pada aturan yang telah ditetapkan tersebut. "Karena, banyak daerah tidak mau mendengar. Jadi, Presiden akan membuat Inpres atau Perpres yang membebaskan kapal di bawah 10 GT untuk tidak perlu lagi izin," tandasnya.
Baca Juga:
Menteri Susi Bongkar Pungli Pengukuran Ulang Kapal
Menteri Susi Buka Posko Penggantian Alat Tangkap Ikan
(izz)
Lihat Juga :
