Aliran Dana Tax Amnesty dari Luar Negeri Masih Minim

SERANG - Tax amnesty atau pengampunan pajak memang meningkat pesat dan membuat pendapatan pajak bertambah. Namun, dana yang diharapkan dari luar negeri masuk ke Indonesia belum menunjukan peningkatan signifikan.

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, pencapaian perolehan denda tax amnesty bisa menggerakkan perekonomian. Namun, sebagai catatan perolehan denda tersebut mayoritas berasal dari deklarasi harta di dalam negeri, bukan dari dana yang masuk dari luar negeri ke Indonesia.

"Sekitar 90% denda tax amnesty dari Indonesia, bukan luar negeri. Artinya, manfaat ekonomi didapat dari denda saja, bukan likuiditas," katanya saat memberikan kuliah umum di Universitas Banten Jaya, Serang, Banteng, kemarin.

Menurut dia, negara hanya mendapatkan tambahan pendapatan pajak, namun minim uang masuk dari luar negeri.

(Baca: Komentar HT terkait Capaian Dana Tax Amnesty)

Seperti diketahui tax amnesty diharapkan mengalirkan dana dari luar negeri yang bisa mendorong perputaran ekonomi Tanah Air. HT mengatakan, rupiah bisa menguat hingga ke level Rp8.000-Rp9.000 per USD jika dana luar negeri tersebut masuk ke Indonesia, seiring meningkatnya permintaan terhadap rupiah bila hal tersebut terjadi.

Program tax amnesty dilakukan untuk menambah pendapatan pajak, menutupi kekurangan penerimaan pajak yang jauh dari tagetnya, akibat pelemahan di berbagai sektor.

Di sisi lain, rasio penerimaan pajak reguler saat ini masih tergolong rendah. "Ekonomi Indonesia saat ini rentan salah satu penyebabnya karena tax ratio hanya 12%. Artinya, pembayar pajak di Indonesia sedikit," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, HT juga mengatakan bahwa Indonesia kekurangan wirausahawan. Saat ini, pengusaha Indonesia yang produktif menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pembayaran pajak kurang dari 1%. Padahal, idealnya jumlah wirausahawan Indonesia mencapai 2%.

Artinya, Indonesia membutuhkan pengusaha sekitar 5 juta. Sementara saat ini jumlahnya tidak mencapai separuhnya, itu pun terkonsentrasi di kota-kota besar. Hal tersebut menyebabkan kesempatan kerja dan pencari kerja tidak seimbang.

Baca Juga:
HT Beri Kuliah Umum di Unbaja soal Pembangunan Ekonomi
Kesuksesan Tak Tergantung Usia dan Lama Bekerja

Kesempatan bekerja ada di kota besar, sementara mayoritas penduduk berada di daerah. "Indonesia maju kalau daerah-daerah di luar kota besar dibangun dengan perlakuan khusus," kata dia.

Selama ini dia memberikan kuliah umum di lebih 140 perguruan tinggi berbagi pengalaman dengan harapan generasi muda bisa menjadi pengusaha produktif yang membangun daerah. Di sisi lain, pemerintah perlu membuat kebijakan yang bisa membuhkan para pengusaha produktif di daerah.

Ketua Umum Partai Perindo ini mengatakan, jika keduanya bertemu maka daerah-daerah akan terbangun. "Indonesia butuh generasi muda bermental petarung untuk membangun daerah," tegasnya.

Menurutnya, jika pengusaha produktif di daerah terus bertumbuh dan semakin banyak, maka daerah-daerah akan berkembang pesat. "Indonesia akan kuat bila daerah-daerah terbangun dengan baik," tambah HT.

Pada kesempatan tersebut, dia juga berbagi kiat kepada mahasiswa untuk menjadi pengusaha produktif dan sukses seperti dirinya. "Sukses adalah proses yang dibangun dengan kerja keras, progresif tanpa henti," tambah ayah lima anak itu.

Sementara itu, Subai, Ketua Yayasan Banten Jaya Berkarakter mengungkapkan pengalaman yang dibagikan HT bisa menjadi pegangan mahasiswa dalam membangun karier sebagai pengusaha. "Kita semua tahu, MNC Group luar biasa besar. Kita ini calon-calon penerusnya yang terus berjuang mengembangkan kewirausahaan," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Rektor Universitas Banten Jaya Sutanto. Dia berharap apa yang disampaikan HT memotivasi anak didiknya dalam menata masa depan, terlebih di tengah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Terus terang kami membutuhkan motivasi pengalaman dari Pak Hary Tanosoedibjo dalam rangka menghadapi MEA," katanya.

Mengutip data dashboard Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pembayaran tebusan tax amnesty mencapai Rp93,8 triliun. Dengan harta yang dideklarasikan mencapai Rp3.707 triliun. Perinciannya dalam negeri Rp2.603 triliun dan luar negeri mencapai Rp966 triliun. Namun, repatriasi baru mencapai Rp138 triliun.