Pemerintah Buka Peluang Swasta Masuk ke Industri Kereta Api
Kamis, 20 Oktober 2016 - 05:50 WIB
Pemerintah Buka Peluang Swasta Masuk ke Industri Kereta Api
A
A
A
YOGYAKARTA - Untuk mencapai cita-cita konektivitas antar pulau, pemerintah membuka peluang swasta untuk terjun ke industri perkeretaapian. Selama ini, industri tersebut dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sinyal demikian disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Prastjo Boedipoernomo mengatakan pemerintah menginginkan adanya pihak lain selain KAI, yang menjadi operator dan investor kereta api di Indonesia. Pasalnya, target konektivitas melalui kereta api di berbagai pulau besar di Indonesia sangat berat jika tidak dilakukan dengan bergotong royong.
Prastjo menambahkan bahwa investasi di bidang perkeretaapian juga tidak murah. Penyediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung seperti rel kereta sampai bangunan stasiun membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
“Sebenarnya menjadi tugas negara menyediakan infrastruktur tersebut, tetapi alangkah baiknya ada pihak swasta juga yang berperan bersama-sama membangun industri kereta api di Tanah Air,” tuturnya, Rabu (19/10/2016).
Saat ini, kebijakan pemerintah memang sebisa mungkin memprioritaskan konektivitas kereta api di luar Jawa. Di Sumatera, pemerintah memiliki beban berat untuk menghubungkan jalur kereta api menjadi satu dari Aceh hingga Lampung. Untuk menghubungkan dua wilayah tersebut, pemerintah harus membangun jalur kereta sepanjang 1.400 km. Meski sejatinya sudah ada jalur kereta di sana namun belum terkoneksi karena masih terputus-putus.
Di samping di Sumatera, pemerintah juga memiliki beban menyediakan infrastruktur kereta api sepanjang 1.400 km di Pulau Sulawesi, 1.400 kilometer di Kalimantan dan akhirnya Papua. Kalimantan menjadi menarik karena keberadaan sumber energi batu bara yang melimpah. Peran kereta api sangat vital untuk mengangkut sumber energi tersebut.
Selain di luar Pulau Jawa, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah di Pulau Jawa. Setelah menyelesaikan jalur ganda di jalur utara, pemerintah berambisi membuat double track di jalur selatan. Pekerjaan rumah sepanjang 800 kilometer tersebut masih menunggu beberapa persoalan untuk diselesaikan. “Rata-rata memang pembebasan lahan,” tuturnya.
Di samping itu, pemerintah memiliki kewajiban menghubungkan pelabuhan dan bandara besar dengan kereta api. Seperti di Yogyakarta, mereka memiliki beban membuat jalur baru menghubungkan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Prastjo mengklaim untuk bandara baru kemungkinan besar akan lebih mudah menyelesaikannya ketimbang membuat jalur kereta pada bandara lama. Salah satu persoalan krusial yang sering dihadapi oleh Dirjen Perkeretaapian adalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalur kereta api tersebut.
Meski demikian, ia tetap berharap pembebasan lahan bisa dilakukan dengan cepat. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum.
“Dengan Inpres tersebut nanti akan lebih enak. Tetapi biar bagaimanapun kami tetap ingin adanya pihak swasta yang juga turut berperan, karena beban ini sebenarnya cukup berat,” tandasnya.
Sementara itu, Director Asia Pacific GE Transportation Mohammaed Butt mengatakan, setelah bekerja sama cukup lama dengan PT KAI, GE tetap berkomitmen membantu Indonesia dalam mendukung pertumbuhan industri dan memodernisasi armada PT KAI yang saat ini terdiri dari lebih dari 350 lokomotif bertenaga diesel dan lokomotif bertenaga diesel listrik dari GE. “Kami tetap akan mendukung langkah pemerintah Indonesia membangun jaringan kereta di Indonesia,” ujarnya.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Prastjo Boedipoernomo mengatakan pemerintah menginginkan adanya pihak lain selain KAI, yang menjadi operator dan investor kereta api di Indonesia. Pasalnya, target konektivitas melalui kereta api di berbagai pulau besar di Indonesia sangat berat jika tidak dilakukan dengan bergotong royong.
Prastjo menambahkan bahwa investasi di bidang perkeretaapian juga tidak murah. Penyediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung seperti rel kereta sampai bangunan stasiun membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
“Sebenarnya menjadi tugas negara menyediakan infrastruktur tersebut, tetapi alangkah baiknya ada pihak swasta juga yang berperan bersama-sama membangun industri kereta api di Tanah Air,” tuturnya, Rabu (19/10/2016).
Saat ini, kebijakan pemerintah memang sebisa mungkin memprioritaskan konektivitas kereta api di luar Jawa. Di Sumatera, pemerintah memiliki beban berat untuk menghubungkan jalur kereta api menjadi satu dari Aceh hingga Lampung. Untuk menghubungkan dua wilayah tersebut, pemerintah harus membangun jalur kereta sepanjang 1.400 km. Meski sejatinya sudah ada jalur kereta di sana namun belum terkoneksi karena masih terputus-putus.
Di samping di Sumatera, pemerintah juga memiliki beban menyediakan infrastruktur kereta api sepanjang 1.400 km di Pulau Sulawesi, 1.400 kilometer di Kalimantan dan akhirnya Papua. Kalimantan menjadi menarik karena keberadaan sumber energi batu bara yang melimpah. Peran kereta api sangat vital untuk mengangkut sumber energi tersebut.
Selain di luar Pulau Jawa, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah di Pulau Jawa. Setelah menyelesaikan jalur ganda di jalur utara, pemerintah berambisi membuat double track di jalur selatan. Pekerjaan rumah sepanjang 800 kilometer tersebut masih menunggu beberapa persoalan untuk diselesaikan. “Rata-rata memang pembebasan lahan,” tuturnya.
Di samping itu, pemerintah memiliki kewajiban menghubungkan pelabuhan dan bandara besar dengan kereta api. Seperti di Yogyakarta, mereka memiliki beban membuat jalur baru menghubungkan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Prastjo mengklaim untuk bandara baru kemungkinan besar akan lebih mudah menyelesaikannya ketimbang membuat jalur kereta pada bandara lama. Salah satu persoalan krusial yang sering dihadapi oleh Dirjen Perkeretaapian adalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalur kereta api tersebut.
Meski demikian, ia tetap berharap pembebasan lahan bisa dilakukan dengan cepat. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum.
“Dengan Inpres tersebut nanti akan lebih enak. Tetapi biar bagaimanapun kami tetap ingin adanya pihak swasta yang juga turut berperan, karena beban ini sebenarnya cukup berat,” tandasnya.
Sementara itu, Director Asia Pacific GE Transportation Mohammaed Butt mengatakan, setelah bekerja sama cukup lama dengan PT KAI, GE tetap berkomitmen membantu Indonesia dalam mendukung pertumbuhan industri dan memodernisasi armada PT KAI yang saat ini terdiri dari lebih dari 350 lokomotif bertenaga diesel dan lokomotif bertenaga diesel listrik dari GE. “Kami tetap akan mendukung langkah pemerintah Indonesia membangun jaringan kereta di Indonesia,” ujarnya.
(ven)
Lihat Juga :
