BBM Satu Harga, Luhut Jamin Pertamina Tak Akan Rugi
BBM Satu Harga, Luhut Jamin Pertamina Tak Akan Rugi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meyakini, PT Pertamina (Persero) tidak akan rugi dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di daerah Papua. Pasalnya, Pertamina akan bisa melakukan efisiensi dari berbagai lini.
Dia menambahkan, selama ini penjualan BBM sejatinya masih dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas tersebut. Sehingga, mantan Menkopolhukam ini yakin Pertamina tidak akan rugi dengan kebijakan tersebut.
"Enggak akan rugi (BBM satu harga). Saya kira kalau efisiensi di Pertamina itu pasti bisa. Karena praktis, monopoli masih di Pertamina kan. Papua hanya beberapa. Enggak banyak-banyak amat Papua itu," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
(Baca Juga: Rugi Jual BBM Satu Harga, Ini Permintaan Pertamina ke Pemerintah)
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memastikan, pemerintah akan selalu melakukan evaluasi berkala atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan karena Presiden Jokowi ingin memberikan hak yang sama untuk masyarakat Papua menikmati harga BBM yang murah.
"Kita lihat, kita akan evaluasi satu per satu. Tapi keinginan Presiden untuk memberkan hak yang sama untuk orang-orang yang jauh yang di daerah terpencil. Tinggal evaluasi satu-satu," tandasnya.
(Baca Juga: Demi BBM Satu Harga, Pertamina Rela Rugi Rp800 Miliar)
Sebelumnya, Pertamina menyatakan bahwa perseroan akan menanggung ongkos distribusi BBM ke Papua yang mencapai Rp800 miliar per tahun. Harga BBM di Papua dan sekitarnya diseragamkan dengan harga BBM non Jamali, yaitu Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk harga solar.
"Ya kita kemarin sudah menyampaikan bahwa harus menyiapkan alokasi untuk wilayah Papua dan Papua Barat sekitar Rp800 miliar per tahun. Itu termasuk juga mendistribusikan melalui pesawat udara, moda darat, laut dan sungai," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.
Dia menambahkan, selama ini penjualan BBM sejatinya masih dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas tersebut. Sehingga, mantan Menkopolhukam ini yakin Pertamina tidak akan rugi dengan kebijakan tersebut.
"Enggak akan rugi (BBM satu harga). Saya kira kalau efisiensi di Pertamina itu pasti bisa. Karena praktis, monopoli masih di Pertamina kan. Papua hanya beberapa. Enggak banyak-banyak amat Papua itu," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
(Baca Juga: Rugi Jual BBM Satu Harga, Ini Permintaan Pertamina ke Pemerintah)
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memastikan, pemerintah akan selalu melakukan evaluasi berkala atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan karena Presiden Jokowi ingin memberikan hak yang sama untuk masyarakat Papua menikmati harga BBM yang murah.
"Kita lihat, kita akan evaluasi satu per satu. Tapi keinginan Presiden untuk memberkan hak yang sama untuk orang-orang yang jauh yang di daerah terpencil. Tinggal evaluasi satu-satu," tandasnya.
(Baca Juga: Demi BBM Satu Harga, Pertamina Rela Rugi Rp800 Miliar)
Sebelumnya, Pertamina menyatakan bahwa perseroan akan menanggung ongkos distribusi BBM ke Papua yang mencapai Rp800 miliar per tahun. Harga BBM di Papua dan sekitarnya diseragamkan dengan harga BBM non Jamali, yaitu Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk harga solar.
"Ya kita kemarin sudah menyampaikan bahwa harus menyiapkan alokasi untuk wilayah Papua dan Papua Barat sekitar Rp800 miliar per tahun. Itu termasuk juga mendistribusikan melalui pesawat udara, moda darat, laut dan sungai," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.
(akr)
Explore More