Penetrasi Bright Gas Ukuran 5,5 Kg Menggembirakan
Penetrasi Bright Gas Ukuran 5,5 Kg Menggembirakan
A
A
A
YOGYAKARTA - PT Pertamina mengklaim penetrasi produk gas elpiji terbaru mereka, bright gas dalam tiga bulan ini sangat menggembirakan. Dalam tiga bulan terakhir, peredaran bright gas ukuran 5,5 kilogram (kg) sudah mencapai 24.500 tabung. Jumlah tersebut dianggap cukup bagus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dimana selama ini merupakan pengguna gas elpiji 3 kg.
Communication and Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah (JBT) Area JawaTengah dan Yogyakarta, Didi Andrian Indra Kusuma mengungkapkan, penjualan bright gas di wilayah Yogyakarta dan Jateng cukup mencengangkan, karena di luar ekspektasi mereka sebelumnya. Pihaknya mencatat di bulan Agustus, penjualan tabung bright gas ukuran 5,5 kg baru mencapai 292 tabung. Namun di bulan September, penjualan elpiji ini melonjak drastis karena menjadi 1.500 tabung. "Penjualan bright gas ini cukup bagus," tuturnya, Jumat (11/11/2016).
Lonjakan penjualan semakin terasa di Oktober ini. Penjualan bright gas ukuran 5,5 kg meningkat drastis menjadi 22.000. PT Pertamina berharap penjualan elpiji jenis ini terus mengalami peningkatan dan mampu menekan penjualan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram. Peningkatan ini juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan produk non-subsidi mulai terbangun.
Didi menyebutkan, pihaknya memang menerapkan untuk menggenjot penjualan bright gas. Diantaranya dengan program trade in, yaitu menukarkan dua tabung elpiji 3 kg dalam keadaan kosong ditambah dengan Rp38.000 dan ongkos refil sebesar Rp61.500. Program ini diklaim PT Pertamina mendongkrak penjualan mereka. "Responsnya sangat bagus, terbukti ada peningkatan pengguna baru sebesar 37 persen," ujarnya.
Program trade in tersebut tidak hanya untuk ukuran 5,5 kilogram, juga bisa untuk ukuran 12 kg. Konsumen bisa menukarkan elpiji 12 kilogram tabung biru dengan bright gas ukuran 12 kilogram tanpa embel-embel tambahan biaya lainnya. Konsumen bisa mendapatkan berbagai keuntungan ketika menggunakan bright gas ukuran 12 kg tersebut.
Program lain yang kini banyak diterapkan terutama di Jawa Tengah adalah menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai role model. PNS dijadikan contoh untuk tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi. Pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan melarang PNS menggunakan gas melon dan beralih menggunakan bright gas sebagai bentuk pengendalian konsumsi gas melon.
Selain itu, mereka kini mewajibkan pangkalan yang menjual gas melon untuk menjual bright gas 5,5 kilogram minimal dua tabung dalam sebulan atau minimal satu tabung bright gas ukuran 12 kilogram. Progam ini diambil untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan produk terbaru dari PT Pertamina tersebut. Sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakannya. "Bright gas memang untuk mengalihkan warga yang dianggap mampu agar mengalihkan konsumsi elpiji mereka ke non subsidi," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku belum berpikir untuk mengeluarkan kebijakan larangan PNS menggunakan gas melon. Karena Sultan menengarai kelangkaan elpiji 3 kilogram bukan karena PNS, tetapi karena banyak elpiji 3 kg lari ke luar daerah, terutama di daerah perbatasan seperti Kulon Progo atau Prambanan. "Apa benar PNS yang mengakibatkan kelangkaan. Menurut saya, PT Pertamina harus mengevaluasi sistem distribusi mereka," tuturnya.
Communication and Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah (JBT) Area JawaTengah dan Yogyakarta, Didi Andrian Indra Kusuma mengungkapkan, penjualan bright gas di wilayah Yogyakarta dan Jateng cukup mencengangkan, karena di luar ekspektasi mereka sebelumnya. Pihaknya mencatat di bulan Agustus, penjualan tabung bright gas ukuran 5,5 kg baru mencapai 292 tabung. Namun di bulan September, penjualan elpiji ini melonjak drastis karena menjadi 1.500 tabung. "Penjualan bright gas ini cukup bagus," tuturnya, Jumat (11/11/2016).
Lonjakan penjualan semakin terasa di Oktober ini. Penjualan bright gas ukuran 5,5 kg meningkat drastis menjadi 22.000. PT Pertamina berharap penjualan elpiji jenis ini terus mengalami peningkatan dan mampu menekan penjualan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram. Peningkatan ini juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan produk non-subsidi mulai terbangun.
Didi menyebutkan, pihaknya memang menerapkan untuk menggenjot penjualan bright gas. Diantaranya dengan program trade in, yaitu menukarkan dua tabung elpiji 3 kg dalam keadaan kosong ditambah dengan Rp38.000 dan ongkos refil sebesar Rp61.500. Program ini diklaim PT Pertamina mendongkrak penjualan mereka. "Responsnya sangat bagus, terbukti ada peningkatan pengguna baru sebesar 37 persen," ujarnya.
Program trade in tersebut tidak hanya untuk ukuran 5,5 kilogram, juga bisa untuk ukuran 12 kg. Konsumen bisa menukarkan elpiji 12 kilogram tabung biru dengan bright gas ukuran 12 kilogram tanpa embel-embel tambahan biaya lainnya. Konsumen bisa mendapatkan berbagai keuntungan ketika menggunakan bright gas ukuran 12 kg tersebut.
Program lain yang kini banyak diterapkan terutama di Jawa Tengah adalah menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai role model. PNS dijadikan contoh untuk tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi. Pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan melarang PNS menggunakan gas melon dan beralih menggunakan bright gas sebagai bentuk pengendalian konsumsi gas melon.
Selain itu, mereka kini mewajibkan pangkalan yang menjual gas melon untuk menjual bright gas 5,5 kilogram minimal dua tabung dalam sebulan atau minimal satu tabung bright gas ukuran 12 kilogram. Progam ini diambil untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan produk terbaru dari PT Pertamina tersebut. Sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakannya. "Bright gas memang untuk mengalihkan warga yang dianggap mampu agar mengalihkan konsumsi elpiji mereka ke non subsidi," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku belum berpikir untuk mengeluarkan kebijakan larangan PNS menggunakan gas melon. Karena Sultan menengarai kelangkaan elpiji 3 kilogram bukan karena PNS, tetapi karena banyak elpiji 3 kg lari ke luar daerah, terutama di daerah perbatasan seperti Kulon Progo atau Prambanan. "Apa benar PNS yang mengakibatkan kelangkaan. Menurut saya, PT Pertamina harus mengevaluasi sistem distribusi mereka," tuturnya.
(ven)
Explore More