BPJS Hadiri Pertemuan Jaminan Sosial Sedunia Hadapi Tantangan Terkini

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menekankan perluasan kepesertaan tenaga kerja sektor informal di forum dunia. Keduanya hadir dalam Konferensi International Social Security Association (ISSA) yang digelar tiga tahun sekali digelar di Panama, Amerika Tengah yang dihadiri 1.000 delegasi dari 155 negara.

Kedua institusi jaminan sosial tersebut mewakili Indonesia untuk berbagi pengalaman, memberikan masukan dan rekomendasi kepada ISSA dalam mencetuskan kebijakan-kebijakan pengembangan sistem jaminan sosial.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dan anggota Dewan Pengawas, Eko Darwanto, hadir mewakili BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dan ketua Dewan Pengawas Chairul Radjab Nasution.

Agus akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi dan juga panelis, terkait perluasan cakupan kepesertaan sektor informal serta dampak jaminan sosial terhadap pasar tenaga kerja. Sementara Fachmi bertindak sebagai panelis terkait Health and Long-term Care.

Agus menyampaikan saat ini ada 10 tantangan terbesar yang dihadapi sistem jaminan sosial di seluruh dunia. Antara lain perluasan cakupan kepesertaan kepada seluruh penduduk, kesenjangan kualitas hidup antar generasi, penduduk yang menua (ageing population), dan kesempatan kerja untuk angkatan muda.

Berikutnya ialah struktur pasar tenaga kerja di era ekonomi digital, kualitas kesehatan, risiko atas fenomena alam yang semakin ekstrim, perlindungan kepada tenaga kerja migran, transisi pemanfaatan teknologi dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

“Sepuluh tantangan yang disampaikan dalam konferensi sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia. Namun kami telah mempersiapkan rencana dan langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Agus dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Berdasarkan data yang disampaikan Presiden ISSA, Frank Errol Stoove, jaminan sosial merupakan hak asasi seluruh penduduk di dunia, namun sangat disayangkan hingga saat ini ada 73% penduduk dunia belum mendapatkan akses jaminan sosial. Sebagian besar penduduk yang kurang beruntung tersebut berada di negara-negara berkembang.

Dia menyatakan tantangan terbesar ada pada perluasan cakupan kepesertaan tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal. Stoove menambahkan, bahwa jaminan sosial merupakan pilar untuk mewujudkan kestabilan sosial, keadilan dan martabat manusia yang sejahtera.

BPJS Ketenagakerjaan, kata Agus, akan memberikan sumbangsih terbaik untuk mengembangkan jaminan sosial khususnya ketenagakerjaan, sekaligus mengentaskan kemiskinan dan berkontribusi pada pembangunan perekonomian negara serta menciptakan manusia yang berkualitas.

Direktur Jaminan Sosial International Labor Organizations (ILO), Isabel Ortiz mendukung pernyataan tersebut dengan menyampaikan bahwa di era ekonomi global yang semakin tak terbatas dan fluktuasi ekonomi yang bergejolak, peranan jaminan sosial menjadi semakin penting. Ortiz mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem jaminan sosial, khususnya kementerian maupun penyelenggara jaminan sosial, untuk terus mengembangkan sistem sesuai konteks dan struktur ekonomi di masing-masing negara.

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) sampai dengan tahun 2030 akan banyak bergantung pada dampak yang dapat diberikan sistem jaminan sosial untuk membangun, bukan hanya ekonomi dunia tetapi juga manusia-manusia yang lebih berkualitas dan terbebas dari kemiskinan.