Jokowi Berharap Penyaluran Bansos lewat Sistem Perbankan
Jokowi Berharap Penyaluran Bansos lewat Sistem Perbankan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, setelah 71 Indonesia merdeka dan menjelma menjadi ekonomi besar, indek inklusif keuangan Indonesia masih belum mencapai target. Di mana, indek inklusif keuangan Indonesia sebesar 36% berdasarkan data 2014.
Sementara, kata Jokowi, target inklusif terbilang besar yakni mencapai 75%. Menurut dia, sebenarnya pencapaian 45% inklusif keuangan dianggap cukup, namun karena ada target tersebut, maka hal itu perlu dikejar.
Maka, Jokowi telah memerintahkan kepada semua kementerian agar program bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui sistem perbankan. "Saya harap gubernur, bupati, wali kota, bansos yang triliunan rupiah bisa disalurkan melalui sistem perbankan. Karena, ini jumlah yang besar," ujar dia dalam sambutan peluncuran strategi nasional keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Dia menuturkan, jika para kepala daerah mau menyalurkan bansos melalui sistem perbankan, dia meyakini bansos akan tepat sasaran. Selain itu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, para nelayan, buruh, petani dan pengusaha mikro juga perlu diajak masuk ke dalam sistem perbankan.
Menurutnya, jika mereka mau sukarela memanfaatkan sistem perbankan, maka stabilitas keuangan akan lebih terjamin. Jokowi menilai jika mereka mau memanfaatkan sistem perbankan, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pinjaman modal ke bank asing.
Sebab, sistem keuangan negara menyediakan hal tersebut. Sejauh ini banyak masyarakat memilih menyimpan dananya secara 'manual'. "Terbukti waktu tax amnesty, yang dari bawah kasur, bawah bantal, keluar semua meski saya tahu itu belum semua," pungkasnya.
Sementara, kata Jokowi, target inklusif terbilang besar yakni mencapai 75%. Menurut dia, sebenarnya pencapaian 45% inklusif keuangan dianggap cukup, namun karena ada target tersebut, maka hal itu perlu dikejar.
Maka, Jokowi telah memerintahkan kepada semua kementerian agar program bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui sistem perbankan. "Saya harap gubernur, bupati, wali kota, bansos yang triliunan rupiah bisa disalurkan melalui sistem perbankan. Karena, ini jumlah yang besar," ujar dia dalam sambutan peluncuran strategi nasional keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Dia menuturkan, jika para kepala daerah mau menyalurkan bansos melalui sistem perbankan, dia meyakini bansos akan tepat sasaran. Selain itu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, para nelayan, buruh, petani dan pengusaha mikro juga perlu diajak masuk ke dalam sistem perbankan.
Menurutnya, jika mereka mau sukarela memanfaatkan sistem perbankan, maka stabilitas keuangan akan lebih terjamin. Jokowi menilai jika mereka mau memanfaatkan sistem perbankan, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pinjaman modal ke bank asing.
Sebab, sistem keuangan negara menyediakan hal tersebut. Sejauh ini banyak masyarakat memilih menyimpan dananya secara 'manual'. "Terbukti waktu tax amnesty, yang dari bawah kasur, bawah bantal, keluar semua meski saya tahu itu belum semua," pungkasnya.
(izz)
Explore More