Dirut PLN Ragu Swasta Mau Listriki Daerah Terpencil
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mempersilakan pengembang swasta membangun pembangkit listrik dan menjual langsung kepada masyarakat di daerah terpencil yang belum terakses PLN. Namun, pihaknya ragu pengembang swasta mau membangun pembangkit listrik di daerah terpencil khususnya di Indonesia bagian timur.
Dia mengungkapkan, kondisi geografis di sana sulit ditempuh, minim infrastruktur dan tingkat risiko pembangunan pembangkitnya sangat tinggi.
“Boleh-boleh saja kalau swasta bisa menghasilkan listrik di daerah terpencil di Indonesia Timur. Di Papua misalnya, subsidinya dahsyat sampai Rp3.000 per kWh kita enggak minta sama negara. Kalau swasta ada yang mau berbudi baik memberikan subsidi di sana, silakan saja,” ujarnya, saat ditemui di Kantor Pusat PLN Jakarta, Senin (5/12/2016).
Menurut Sofyan, keterlibatan swasta melistriki daerah terpencil tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pembangunan pembangkit di daerah terpencil membutuhkan investasi besar, di samping padat risiko.
“Kalau ada swasta bisa mensubsidi di bawah Rp3.000 per kWh monggo saja. Tapi kalau swasta bilang enggak bisa, bisanya Rp5.000 per kWh kenapa tidak PLN saja,” imbuhnya.
Dia mengatakan, selama ini hanya PLN yang mampu menjangkau listrik di daerah-daerah terpencil khsusunya di Indonesia bagian timur. Bahkan, belum ada sejarah swasta berani berinvestasi membangun pembangkit dan melistriki daerah-daerah terpencil di Indonesia Timur.
Untuk itu, PLN akan terus berkomitmen melistriki wilayah terpencil. PLN tidak perlu menyerahkan wilayah kerjanya kepada pengembang swasta.
“Sekarang kira-kira siapa yang bisa menjangkau daerah di pedalaman Papua. Apakah PLN atau swasta? Kecuali kalau PLN memang nyerah tidak mungkin melistriki daerah terpencil,” pungkasnya.
Dia mengungkapkan, kondisi geografis di sana sulit ditempuh, minim infrastruktur dan tingkat risiko pembangunan pembangkitnya sangat tinggi.
“Boleh-boleh saja kalau swasta bisa menghasilkan listrik di daerah terpencil di Indonesia Timur. Di Papua misalnya, subsidinya dahsyat sampai Rp3.000 per kWh kita enggak minta sama negara. Kalau swasta ada yang mau berbudi baik memberikan subsidi di sana, silakan saja,” ujarnya, saat ditemui di Kantor Pusat PLN Jakarta, Senin (5/12/2016).
Menurut Sofyan, keterlibatan swasta melistriki daerah terpencil tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pembangunan pembangkit di daerah terpencil membutuhkan investasi besar, di samping padat risiko.
“Kalau ada swasta bisa mensubsidi di bawah Rp3.000 per kWh monggo saja. Tapi kalau swasta bilang enggak bisa, bisanya Rp5.000 per kWh kenapa tidak PLN saja,” imbuhnya.
Dia mengatakan, selama ini hanya PLN yang mampu menjangkau listrik di daerah-daerah terpencil khsusunya di Indonesia bagian timur. Bahkan, belum ada sejarah swasta berani berinvestasi membangun pembangkit dan melistriki daerah-daerah terpencil di Indonesia Timur.
Untuk itu, PLN akan terus berkomitmen melistriki wilayah terpencil. PLN tidak perlu menyerahkan wilayah kerjanya kepada pengembang swasta.
“Sekarang kira-kira siapa yang bisa menjangkau daerah di pedalaman Papua. Apakah PLN atau swasta? Kecuali kalau PLN memang nyerah tidak mungkin melistriki daerah terpencil,” pungkasnya.
(dmd)