Soal Smelter, Bos Freeport Janji Akan Patuhi Regulasi
Rabu, 07 Desember 2016 - 16:46 WIB
Soal Smelter, Bos Freeport Janji Akan Patuhi Regulasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim berjanji akan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dalam rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter).
(Baca: Freeport Enggan Bangun Smelter Sebelum Kontrak Diperpanjang)
Hal tersebut dalam menanggapi pernyataan anggota DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, yang menyatakan bahwa Freeport tidak akan membangun smelter sebelum ada kepastian mengenai perpanjangan kontrak .
"Pada intinya Freeport Indonesia akan mengacu pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Kita akan bekerja sebesar mungkin untuk kesejahteraan Papua dan Indonesia," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Sementara terkait pernyataannya tersebut, purnawirawan TNI ini mengonfirmasi bahwa hal tersebut bukan keputusan Freeport. Namun, hanya sebagai gambaran bahwa perusahaannya butuh kepastian kontrak agar memperoleh dana untuk membangun smelter.
(Baca: DPR Sindir Pembangunan Smelter Freeport Layaknya Sinetron)
"Itu gambaran bahwa untuk membangun itu (smelter), kita membutuhkan biaya besar. Bukan sebagai suatu keputusan. Gambarannya seperti itu," terang dia.
Menurutnya, membangun smelter membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga, kepastian kontrak akan menjadi harapannya untuk memperoleh dana membangun smelter.
"Sehingga, kita berharap ada perpanjangan. Dengan demikian kita mendapatkan dana yang cukup untuk membangun smelter," kata Chappy.
Baca Juga:
Freeport Belum Putuskan Lokasi Pembangunan Smelter
Petrokimia Belum Dapat Kepastian Soal Lahan Smelter Freeport
(Baca: Freeport Enggan Bangun Smelter Sebelum Kontrak Diperpanjang)
Hal tersebut dalam menanggapi pernyataan anggota DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, yang menyatakan bahwa Freeport tidak akan membangun smelter sebelum ada kepastian mengenai perpanjangan kontrak .
"Pada intinya Freeport Indonesia akan mengacu pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Kita akan bekerja sebesar mungkin untuk kesejahteraan Papua dan Indonesia," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Sementara terkait pernyataannya tersebut, purnawirawan TNI ini mengonfirmasi bahwa hal tersebut bukan keputusan Freeport. Namun, hanya sebagai gambaran bahwa perusahaannya butuh kepastian kontrak agar memperoleh dana untuk membangun smelter.
(Baca: DPR Sindir Pembangunan Smelter Freeport Layaknya Sinetron)
"Itu gambaran bahwa untuk membangun itu (smelter), kita membutuhkan biaya besar. Bukan sebagai suatu keputusan. Gambarannya seperti itu," terang dia.
Menurutnya, membangun smelter membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga, kepastian kontrak akan menjadi harapannya untuk memperoleh dana membangun smelter.
"Sehingga, kita berharap ada perpanjangan. Dengan demikian kita mendapatkan dana yang cukup untuk membangun smelter," kata Chappy.
Baca Juga:
Freeport Belum Putuskan Lokasi Pembangunan Smelter
Petrokimia Belum Dapat Kepastian Soal Lahan Smelter Freeport
(izz)
Lihat Juga :
