Pertamina Dukung Rencana Penghapusan Cost Recovery Migas
Pertamina Dukung Rencana Penghapusan Cost Recovery Migas
A
A
A
JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengaku sepakat dengan rencana pemerintah untuk menghapus skema pengembalian biaya operasi migas (cost recovery) dalam kontrak hulu migas. Pasalnya, skema cost recovery akan meninggalkan beban terutang untuk generasi akan datang.
Pemerintah berencana menghapus skema cost recovery dalam kontrak migas, dan menggantinya dengan membagi hasil sepadan dengan investor atau lebih besar (gross split). Sehingga, pemerintah akan dapat memperoleh efisiensi karena tidak perlu lagi membayar cost recovery.
"Dalam tatanan administrasi (dengan gross split) kita enggak ninggalin beban ke generasi mendatang. Kalau revenue dinikmati sekarang bagus, tapi sebetulnya itu numpuknya utang-utang bagi generasi mendatang kan susah juga," katanya di The Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (13/12/2016).
Di tengah penerimaan negara yang naik turun, sambung mantan Direktur Pemasaran Pertamina ini, penghapusan skema cost recovery menjadi salah satu solusi. Karena, cost recovery akan menjadi tumpukan terutang yang harus dibayarkan pemerintah di masa mendatang.
"Kalau bicara cost recovery itu kan jangka panjang, artinya tumpukan cost recovery ini terutang, itu jadi ninggalin ke generasi akan datang. Sementara, dari penerimaan makin turun. Bisa jadi penerimaan untuk membayar cost recovery ini enggak cukup," terang dia.
Namun, tambah Abe-sapaan akrab Ahmad Bambang, penghapusan cost recovery dan menggantinya dengan skema gross split juga akan menghilangkan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam mengawasi kegiatan kontrak hulu migas.
"Dengan model itu, fungsinya SKK Migas jadi enggak ada. Karena cuma tanda tangan kontrak, enggak perlu awasi. Tapi ya itu urusan pemerintah lah," ujarnya.
Pemerintah berencana menghapus skema cost recovery dalam kontrak migas, dan menggantinya dengan membagi hasil sepadan dengan investor atau lebih besar (gross split). Sehingga, pemerintah akan dapat memperoleh efisiensi karena tidak perlu lagi membayar cost recovery.
"Dalam tatanan administrasi (dengan gross split) kita enggak ninggalin beban ke generasi mendatang. Kalau revenue dinikmati sekarang bagus, tapi sebetulnya itu numpuknya utang-utang bagi generasi mendatang kan susah juga," katanya di The Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (13/12/2016).
Di tengah penerimaan negara yang naik turun, sambung mantan Direktur Pemasaran Pertamina ini, penghapusan skema cost recovery menjadi salah satu solusi. Karena, cost recovery akan menjadi tumpukan terutang yang harus dibayarkan pemerintah di masa mendatang.
"Kalau bicara cost recovery itu kan jangka panjang, artinya tumpukan cost recovery ini terutang, itu jadi ninggalin ke generasi akan datang. Sementara, dari penerimaan makin turun. Bisa jadi penerimaan untuk membayar cost recovery ini enggak cukup," terang dia.
Namun, tambah Abe-sapaan akrab Ahmad Bambang, penghapusan cost recovery dan menggantinya dengan skema gross split juga akan menghilangkan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam mengawasi kegiatan kontrak hulu migas.
"Dengan model itu, fungsinya SKK Migas jadi enggak ada. Karena cuma tanda tangan kontrak, enggak perlu awasi. Tapi ya itu urusan pemerintah lah," ujarnya.
(izz)
Explore More