PBNU: Pertumbuhan Ekonomi Menyisakan Trilogi Ketimpangan

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bahwa orientasi pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dijiwai oleh ruh konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran sebesar-besar bagi rakyat Indonesia.

"Pembangunan ekonomi belum inklusif karena menyisakan trilogi ketimpangan, yaitu ketimpangan antarindividu, antarwilayah, maupun antarsektor ekonomi," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam rilisnya saat acara Refleksi Akhir Tahun 2016 di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Dia mengatakan, kue ekonomi nasional masih dinikmati oleh segelintir orang yang menempati 20% teratas dari struktur piramida ekonomi nasional dan 40% kelas menengah. Secara regional, pembangunan memusat di Jawa dan Sumatera, yang menyumbang 81% PDB nasional meninggalkan pulau-pulau yang lain.

Dalam kaca mata sektor ekonomi, lanjut dia, pembangunan ditopang bukan oleh sektor penghasil barang yang padat karya (tradable), melainkan oleh sektor jasa dan keuangan yang padat modal (non tradable). Sektor pertanian, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar sekitar 38 juta orang, mengalami involusi dan menjadi lumbung kemiskinan.

"Jumlah keluarga tani menyusut menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan," imbuh Said Aqil.

Menurutnya, kue ekonomi tumbuh tetapi tidak merata. Koefisien gini masih cukup tinggi yaitu 0,4 dan 0,6 untuk rasio gini penguasaan tanah. Secara nominal, kekayaan 50.000 orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60% aset penduduk Indonesia.

"Segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah," ujarnya.