Susi Amankan Sumber Daya Ikan Indonesia Rp306,8 Miliar
Susi Amankan Sumber Daya Ikan Indonesia Rp306,8 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiatuti melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berhasil menyelamatkan sumber daya ikan Indonesia senilai Rp306,8 miliar dalam hal penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum. Angka tersebut meningkat dari 2015 yang hanya Rp37,2 miliar.
Kepala BKIPM Rina mengatakan, sumber daya ikan tersebut terdiri dari benih lobster, kepiting/lobster/rajungan bertelur, kepiting dan lobster berukuran di bawah 200 gram, mutiara, koral serta produk hasil perikanan seperti kuda laut, penyu, dan sirip hiu.
Adapun 17 kasus penanganan pelanggaran dan penegakan hukum mendapat putusan pelanggaran. "Dari jumlah tersebut 17 kasus telah mendapatkan putusan pengadilan, dua kasus sampai pada P19, 14 kasus dalam proses penyidikan dan 119 kasus telah dilakukan pengumpulan bahan dan pelepasliaran," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (11/1/2017).
BKIPM, kata dia, juga berhasil menekan angka kasus penolakan ekspor perikanan per negara mitra yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM. Di mana maksimal hanya diperbolehkan 10 kasus ke negara mitra.
Untuk kasus kualitas untuk konsumsi selama 2016, tercatat hanya tujuh kasus yang terjadi. Angka ini tentunya jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu.
"Kasus konsumsi ada dua alasan karena mutu dan administrasi. Pada 2016 ada tujuh kasus, yang paling banyak di Rusia ada empat kasus karena mengandung logam berat," terang dia.
Saat ini, Indonesia menempati ranking 21 dalam penolakan ekspor hasil perikanan. "Semakin turun ranking karena semakin sedikit kasusnya. Saat ini Indonesia sebagai negara Asia terdepan dalam keamanan ekspor hasil perikanan, menyusul Vietnam dengan 38 kasus, India 31 kasus dan Thailand 19 kasus," pungkas Rina.
Kepala BKIPM Rina mengatakan, sumber daya ikan tersebut terdiri dari benih lobster, kepiting/lobster/rajungan bertelur, kepiting dan lobster berukuran di bawah 200 gram, mutiara, koral serta produk hasil perikanan seperti kuda laut, penyu, dan sirip hiu.
Adapun 17 kasus penanganan pelanggaran dan penegakan hukum mendapat putusan pelanggaran. "Dari jumlah tersebut 17 kasus telah mendapatkan putusan pengadilan, dua kasus sampai pada P19, 14 kasus dalam proses penyidikan dan 119 kasus telah dilakukan pengumpulan bahan dan pelepasliaran," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (11/1/2017).
BKIPM, kata dia, juga berhasil menekan angka kasus penolakan ekspor perikanan per negara mitra yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM. Di mana maksimal hanya diperbolehkan 10 kasus ke negara mitra.
Untuk kasus kualitas untuk konsumsi selama 2016, tercatat hanya tujuh kasus yang terjadi. Angka ini tentunya jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu.
"Kasus konsumsi ada dua alasan karena mutu dan administrasi. Pada 2016 ada tujuh kasus, yang paling banyak di Rusia ada empat kasus karena mengandung logam berat," terang dia.
Saat ini, Indonesia menempati ranking 21 dalam penolakan ekspor hasil perikanan. "Semakin turun ranking karena semakin sedikit kasusnya. Saat ini Indonesia sebagai negara Asia terdepan dalam keamanan ekspor hasil perikanan, menyusul Vietnam dengan 38 kasus, India 31 kasus dan Thailand 19 kasus," pungkas Rina.
(izz)
Explore More