Dirut PLN Akui Ada Kesalahan Pemberian Subsidi Listrik

JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menegaskan bahwa pencabutan subsidi listrik tidak menyasar rakyat miskin. "Yang dilakukan pemerintah bukan mencabut subsidi, sebagaimana perkiraan banyak orang, tetapi membenahi yang selama ini tidak berhak memperoleh subsidi, namun tetap memperoleh subsidi," ujarnya, Jumat (13/1/2017).

Sofyan menjelaskan, pembenahan itu dilakukan kepada pelanggan listrik 900 Volt Ampere (VA) yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan subsidi.

Mantan Direktur Utama BRI ini pun mengakui bahwa selama ini memang terdapat kesalahan dalam pemberian subsidi. "Mereka selama ini tidak layak menerima subsidi dan jumlahnya tidak fair," tuturnya.

Di Indonesia, total pelanggan listrik 900 VA ada 22,9 juta rumah tangga. Namun berdasarkan kajian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 4,1 juta pelanggan dinilai layak mendapatkan subsidi.

Sisanya, 18,8 juta pengguna distrik 900 VA merupakan rumah tangga mampu sehingga tidak berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pelanggan inilah yang subsidinya dicabut.

Soal apakah nanti pemberian subsidi listrik dikaitkan dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menurut Sofyan, pihaknya akan membangun kartu sendiri. Hal ini karena PLN memiliki nomor pelanggan. "Lokasinya kami datangi, karena setiap bulan kami ambil rekeningnya. Jadi tidak mungkin salah," ujarnya.

Berdasarkan data PLN, pada tahun 2017, tercatat beban subsidi untuk 450 VA bagi orang yang mampu sebesar Rp1,1 miliar. Hal serupa juga terjadi pada pemakaian 900 VA dengan beban subsidi Rp2,9 miliar. Hal inilah yang perlu diperbaiki sehingga pemberian bantuan dapat tepat sasaran.

"Sehingga secara bertahap kami harus melakukan penajaman sasaran kembali sehingga betul-betul subsidi listrik ini tepat sasaran dan diterima oleh memang masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan," pungkasnya.