Soal BBM Satu Harga, Pertamina Minta Pemda Bersikap Kooperatif
Selasa, 17 Januari 2017 - 19:34 WIB
Soal BBM Satu Harga, Pertamina Minta Pemda Bersikap Kooperatif
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah daerah bersikap kooperatif terkait penerapan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia. Pasalnya, Pertamina mengaku sempat mendapat kesulitan memperoleh izin dari pemda membangun lembaga penyalur BBM resmi atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, sejak awal diluncurkan Presiden Joko Widodo, Pertamina sangat berharap program BBM satu harga ini dapat dijalankan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Pertamina pun membuat peta jalan (roadmap) pembangunan lembaga penyalur.
"Jadi kami sudah membuat roadmap, yang salah satunya harus membangun lembaga penyalur yang belum ada penyalurnya. Tapi wilayah tersebut ternyata punya dermaga, jembatan, jalan darat, atau kemudian ternyata juga ada bandara, atau paling tidak ada satu lokasi untuk mendaratkan pesawat jenis air tractor," katanya di Four Seasons Hotel, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Sayangnya, kata mantan presenter berita ini, pemerintah daerah terkadang tidak proaktif mengeluarkan izin pembangunan APMS atau lembaga penyalur resmi kepada Pertamina. Dia menilai, banyak pihak selama ini justru senang karena harga BBM di daerah tersebut tinggi. Padahal, hal tersebut justru memberatkan masyarakat.
"Jadi mungkin ada pihak yang selama ini justru diuntungkan dengan kondisi tidak pasti seperti itu. Jadi biasanya kami akan laporkan Pemkab yang kurang kooperatif. Kami butuh bantuan dorongan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendorong hal tersebut," tandasnya.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, sejak awal diluncurkan Presiden Joko Widodo, Pertamina sangat berharap program BBM satu harga ini dapat dijalankan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Pertamina pun membuat peta jalan (roadmap) pembangunan lembaga penyalur.
"Jadi kami sudah membuat roadmap, yang salah satunya harus membangun lembaga penyalur yang belum ada penyalurnya. Tapi wilayah tersebut ternyata punya dermaga, jembatan, jalan darat, atau kemudian ternyata juga ada bandara, atau paling tidak ada satu lokasi untuk mendaratkan pesawat jenis air tractor," katanya di Four Seasons Hotel, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Sayangnya, kata mantan presenter berita ini, pemerintah daerah terkadang tidak proaktif mengeluarkan izin pembangunan APMS atau lembaga penyalur resmi kepada Pertamina. Dia menilai, banyak pihak selama ini justru senang karena harga BBM di daerah tersebut tinggi. Padahal, hal tersebut justru memberatkan masyarakat.
"Jadi mungkin ada pihak yang selama ini justru diuntungkan dengan kondisi tidak pasti seperti itu. Jadi biasanya kami akan laporkan Pemkab yang kurang kooperatif. Kami butuh bantuan dorongan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendorong hal tersebut," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
