Porsi Besar Swasta di Proyek Pembangkit Listrik Dinilai Berbahaya
Porsi Besar Swasta di Proyek Pembangkit Listrik Dinilai Berbahaya
A
A
A
JAKARTA - Porsi besar swasta dalam proyek strategis nasional seperti pembangkit listrik dinilai berbahaya, lantaran bakal mendongkrak harga jual listrik ke pelanggan. Disamping juga dikhawatirkan hal tersebut bakal merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akibat skema take or pay yang diberlakukan bagi pembangkit IPP tersebut.
(Baca Juga: Aliri Listrik 2.509 Desa, ESDM Minta Bantuan Swasta dan BUMD)
Seperti diketahui porsi pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dalam mega proyek kelistrikan nasional adalah sebesar 25.000 Mega Watt (MW) dari total pembangkit yang akan dibangun sebanyak 35.000 MW.
"Padahal Undang-undang (UU) 30 tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan sesungguhnya swasta hanya berpartisipasi. Tapi yang terjadi adalah yang mendominasi dengan kontraknya adalah take or pay," ujar Ketua Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda di Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya, kalau take or pay harus dibayar ini sudah terjadi di Sumatera Selatan. Pembangkit yang murah milik PLN akhirnya dimatikan, sedangkan punya IPP yang mahal difungsikan.
"Nah kalau ini terjadi terus menerus akan merugikan PLN dan akhirnya tarif listrik mahal. Kasus di Sumsel ini kerugian PLN diperkirakan Rp500 Miliar pertahun. Kalau semakin bertambah IPP nya, maka semakin besar dan pasti akan dibebankan pada TDL," katanya.
Lebih lanjut dia menyoroti jika banyak temuan proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan itu didominasi oleh IPP. Hal itu jika dibiarkan bakal membuat sistem kelistrikan di Indonesia tidak baik.
"Beberapa waktu lalu Presiden juga mengeluh ada 34 pembangkit listrik mangkrak. Kita harusnya ke depan tidak boleh terjadi apalagi Presiden juga sudah katakan harga listrik kita lebih mahal dari negara lain dan beliau mensinyalir hal itu akibat ulah calo. Kita tidak menampik itu dalam penyediaan energi primer BBB, gas dan lain-lain, terbukti harga gas memang lebih mahal," tuturnya.
Dia menambahkan, jika dilihat dari situasi PLN saat ini, dirinya yakin tanpa IPP pun perusahaan listrik pelat merah mampu menggarap proyek kelistrikan 35.000 MW. Pasalnya, setelah dilakukan valuasi aset beberapa waktu lalu, tercatat aset PLN saat ini mencapai Rp1.200 triliun.
"PLN sesungguhnya mampu, apalagi setelah revaluasi aset, aset kita Rp1.200 triliun dan kita punya DER (Depth Equity Ratio) sekarang dibawah 100% dan kemampuan kita untuk diberi pinjaman itu luar biasa, apalagi kalau ada Penanaman Modal Negara (PMN) diberikan kepada PLN," paparnya.
(Baca Juga: Aliri Listrik 2.509 Desa, ESDM Minta Bantuan Swasta dan BUMD)
Seperti diketahui porsi pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dalam mega proyek kelistrikan nasional adalah sebesar 25.000 Mega Watt (MW) dari total pembangkit yang akan dibangun sebanyak 35.000 MW.
"Padahal Undang-undang (UU) 30 tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan sesungguhnya swasta hanya berpartisipasi. Tapi yang terjadi adalah yang mendominasi dengan kontraknya adalah take or pay," ujar Ketua Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda di Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya, kalau take or pay harus dibayar ini sudah terjadi di Sumatera Selatan. Pembangkit yang murah milik PLN akhirnya dimatikan, sedangkan punya IPP yang mahal difungsikan.
"Nah kalau ini terjadi terus menerus akan merugikan PLN dan akhirnya tarif listrik mahal. Kasus di Sumsel ini kerugian PLN diperkirakan Rp500 Miliar pertahun. Kalau semakin bertambah IPP nya, maka semakin besar dan pasti akan dibebankan pada TDL," katanya.
Lebih lanjut dia menyoroti jika banyak temuan proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan itu didominasi oleh IPP. Hal itu jika dibiarkan bakal membuat sistem kelistrikan di Indonesia tidak baik.
"Beberapa waktu lalu Presiden juga mengeluh ada 34 pembangkit listrik mangkrak. Kita harusnya ke depan tidak boleh terjadi apalagi Presiden juga sudah katakan harga listrik kita lebih mahal dari negara lain dan beliau mensinyalir hal itu akibat ulah calo. Kita tidak menampik itu dalam penyediaan energi primer BBB, gas dan lain-lain, terbukti harga gas memang lebih mahal," tuturnya.
Dia menambahkan, jika dilihat dari situasi PLN saat ini, dirinya yakin tanpa IPP pun perusahaan listrik pelat merah mampu menggarap proyek kelistrikan 35.000 MW. Pasalnya, setelah dilakukan valuasi aset beberapa waktu lalu, tercatat aset PLN saat ini mencapai Rp1.200 triliun.
"PLN sesungguhnya mampu, apalagi setelah revaluasi aset, aset kita Rp1.200 triliun dan kita punya DER (Depth Equity Ratio) sekarang dibawah 100% dan kemampuan kita untuk diberi pinjaman itu luar biasa, apalagi kalau ada Penanaman Modal Negara (PMN) diberikan kepada PLN," paparnya.
(akr)
Explore More